Optimalisasi Kompetensi Lulusan SMK Dalam Industri / Teknologi Terapan

Optimalisasi Kompetensi Lulusan SMK Dalam Industri / Teknologi Terapan – Salah satu pilar pendidikan tentang pemerataan akses dan mutu pendidikan akan membuat warga negara
Indonesia memiliki kompetensi hidup (life skills) yang akan mendorong terwujudnya pembangunan manusia seutuhnya yang dijiwai nilai-nilai Pancasila. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama dan gender berhak memperolehnya sesuai dengan hak asasi setiap warga Negara Indonesia. Berdasarkan data United Nations Development Programme (2017) bahwa peringkat mutu sumber daya manusia (Human Development Index / HDI) Indonesia berada pada urutan ke 116 di dunia dan 6 di ASEAN. Sesuai data tersebut diketahui bahwa posisi daya saing Indonesia dibandingkan dengan negara-negara ASEAN dan ASIA relatif masih rendah. Indikator tingkat keberhasilan pembangunan nasional sangat terkait dengan kualitas sumber daya manusia. Oleh sebab itu pemerintah telah berupaya memaksimalkan pembangunan kapasitas sumber daya manusia Indonesia melalui sektor pendidikan, baik melalui jalur pendidikan formal maupun jalur pendidikan non formal. Salah satu jalur pendidikan formal yang menyiapkan lulusannya untuk memiliki keunggulan di dunia kerja adalah Sekolah Menangah Kejuruan (SMK).

Baca juga : Optimalisasi Fasilitas SMK

Idealnya lulusan SMK merupakan tenaga kerja tingkat menengah yang siap pakai, dalam arti langsung bisa bekerja di dunia usaha dan industri. Sejalan dengan RPJMN 2015 – 2019, oleh Direktorat PSMK dalam rencana strategis 2015 – 2019 memiliki visi “Terbentuknya Insan dan Ekosistem Pendidikan SMK yang berkarakter dengan belandaskan gotong royong.” Salah satu program prioritas untuk merealisasikan visi tersebut adalah program pengembangan Teaching Factory dan Technopark di SMK. Permasalahan SMK saat ini umumnya terkait dengan keterbatasan peralatan, masih rendahnya biaya praktik, dan lingkungan belajar yang belum sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Oleh karena itu, untuk mendapatkan lulusan SMK yang siap pakai, perlu dilakukan kerjasama antara SMK dengan dunia usaha /dunia industri dengan tujuan untuk mempercepat waktu penyesuaian bagi lulusan SMK dalam memasuki dunia kerja / dunia industri dengan tujuan untuk mempercepat waktu penyesuaian bagi lulusan SMK dalam memasuki
dunia kerja dan pada akhirnya juga akan meningkatkan mutu SMK.
Pertumbuhan jumlah siswa SMK baik negeri maupun swasta menunjukkan trend yang semakin meningkat yaitu: 4.334.987 siswa pada tahun 2015, kemudian pada tahun 2016 meningkat menjadi 4.682.913, sedangkan pada tahun 2017 menjadi 4.785.106 (Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, 2017). Sehingga komitmen pada revitalisasi SMK yang dicanangkan pemerintah harus dijadikan momentum untuk membuat pendidikan vokasi khususnya di SMK akan mampu menjawab kebutuhan akan tenaga kerja terdidik dan terampil di tingkat menengah yang berkualitas. Namun, dari data BPS per Agustus 2017 menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) lulusan SMK tergolong sangat tinggi yaitu 11,41 % atau sekitar 12,59 juta lulusan tidak terserap di dunia kerja . Kondisi ini menempatkan pendidikan SMK pada pertama penyumbang pengangguran terbuka berdasarkan jenjang pendidikan disusul SMA di urutan ke dua dan Diploma diurutan ke tiga. Fenomena ini tentunya sangat bertolak belakang dengan fungsi dan tujuan diselenggarakannya pendidikan kejuruan (SMK) di Indonesia, dimana lulusan SMK seharusnya siap pakai di dunia kerja. Fokus usaha untuk meningkatkan kualitas lulusan SMK secara simultan telah disusun dan dilakukan, baik melalui kebijakan-kebijakan maupun revitalisasipendidikan kejuruan, seperti: 1) Pengembangan kelembagaan sekolah kejuruan, 2) Keterlibatan dunia usaha dan dunia industri dalam pendidikan kejuruan, 3) Penyelarasan kurikulum, 4) Sertifikasi kompetensi lulusan, 5) Pemenuhan sarana dan prasarana, 6) Penyediaan dan peningkatan kualitas guru, 7) Akreditasi dan tata kelola penyelenggaraan pendidikan kejuruan, dan 8) Regulasi regulasi untuk mendukung pendidikan kejuruan.
Dukungan pemerintah dalam memajukan kualitas pendidikan kejuruan sangat serius, karena pendidikan
kejuruan disebut-sebut sebagai solusi yang paling relevan terhadap masalah lapangan pekerjaan. Dukungan pemerintah didasarkan pada data bahwa pada tahun 2025 Indonesia akan mendapat bonus demografi yaitu tingginya usia produktif (BPS, 2010). Tingginya usia produksi tersebut harus didukung dengan kompetensi yang memadai untuk menyuplai kebutuhan tenaga kerja industri-industri di dalam negeri. Sehingga pendidikan kejuruan (SMK) dapat mengambil peran utama dalam menyiapkan generasi emas yaitu generasi usia produktif dengan membekali kompetensi-kerampilan yang relevan dengan kebutuhan industri saat ini.

Download