Pendidikan Indonesia Sebelum Kemerdekaan

Penyebaran Pendidikan Oleh Pemerintah Kolonial

Pendidikan Indonesia Sebelum Kemerdekaan- Kebijaksanaan dan usaha melestarikan dominasi Belanda di Indonesia dilakukan melalui usaha pendidikan. Menurut sis­tem pendidikan kolonial, sekolah dibagi menjadi tiga golongan, yaitu sekolah untuk anak-anak Eropa (Belanda), untuk anak­ anak Timur Asing, dan untuk anak-anak pribumi. Anak-anak pribumi keturunan bangsawan hanya bisa masuk ke sekolah untuk anak-anak Eropa dengan izin khusus dari penguasa kolonial.
Sekolah yang mula-mula diperkenalkan adalah Sekolah Kelas Dua yang mendidik calon-calon pegawai rendah, dan Sekolah Kelas Satu yang diperuntukkan bagi anak-anak dari golongan masyarakat atasan. Di samping itu ada pula Sekolah Rendah yang terutama disediakan bagi anak-anak Eropa. Sejak awal abad ke-20 diperkenalkanlah sistem Sekolah Desa (Volks·school), yang pendiriannya tergantung atas kemauan masyara­kat setempat dan subsidi serta bimbingan pemerintah.
Setelah menyelesaikan sekolah ini kepandaian yang diper­oleh hanya membaca, menulis, dan berhitung. Murid-murid yang terpilih dapat melanjutkan pendidikannya ke sekolah sam­bungan ( Vervolgschool) untuk masa dua tahun. Secara ber­angsur-angsur sistem ini menggantikan Sekolah Kelas Dua se­bagai lembaga pendidikan yang terpenting bagi anak negeri.

Untuk keperluan anak-anak dari masyarakat kelas atasan didirikan pula HIS (Hollandsch Inlandsche School). Dalam se­ kolah ini secara berangsur dipakai bahasa Belanda sebagai ba­hasa pengantar. Setelah menyelesaikan pelajaran selama 7 tahun di HIS, anak yang pandai dan orang tuanya cukup mampu da­pat melanjutkan sekolahnya ke MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs), dan selanjutnya bisa terus ke AMS ( Algemeene Middelbare School). Selain jalur HIS, MULO, dan AMS, ada jalur lain yaitu dari HIS melanjutkan ke HBS (Hoogere Burger School) yang masa belajarnya 5 tahun. Sebelum masuk HBS pada umumnya anak-anak Belanda dan anak-anak pribumi pilihan masuk terle­bih dulu ke Europeese Lagere School (ELS) yang telah berdiri di Jakarta (Batavia) sejak tahun 1817. Sekolah ini seluruhnya memakai sistem dan tingkat pelajaran yang sama dengan yang berlaku di negeri Belanda.
Dalam pada itu pemerintah kolonial juga menyediakan sekolah-sekolah vak (kejuruan), seperti Sekolah Dokter Hindia (STOVIA), Sekolah teknik (Ambachtsschool), dan Sekolah Guru ( Kweekschool). Kweekschool di Bukittinggi terkenal de­ ngan nama Sekolah Raja, yang bukan hanya mendidik guru tetapi mendidik juga calon-calon pamong praja. Kemudian pemerintah kolonial juga mendirikan Sekolah Guru (Normaal School), Sekolah Mantri Kesehatan, Sekolah Pertukangan, Sekolah Perkebunan, dan Sekolah Magang. Pada tahun 1924 pemerintah memperkenalkan Sekolah Schakel, yang menghubungkan sekolah bumiputra dan sekolah Belanda. Sampai tahun 1930 jumlah murid pribumi di sekolah kejuruan sebanyak 15.716 orang; jumlah murid Belanda hanya 5.233 orang. Dalam pertumbuhan jumlah murid sekolah menengah umum seperti MULO, AMS, dan HBS, antara tahun 1910 dan 1930 juga terjadi kenaikan yang besar. Pada tahun 1910 jumlah murid pribumi dari ketiga jenis sekolah tersebut hanya 5 orang, sedang pada tahun 1930 jumlahnya telah menjadi 7.776 orang.

Dari ketiga jenis sekolah tersebut HBS tetap lebih sulit dima­suki, sedangkan AMS lebih terbuka. Di samping sekolah dasar dan sekolah menengah, sekolah tinggi juga didirikan oleh pemerintah kolonial, yang juga dapat-dimasuki oleh anak pribumi Pada tahun 1924 Sekolah Teknik di Bandung ditingkatkan menjadi Technische Hooge School (TBS). Pada waktu yang bersamaan Sekolah Hakim di Jakarta {Batavia) dijadikan Rechtskundige Hooge School” (RBS). Mulai tahun 1927 STOVIA di Jakarta mulai ditransformsikan menjadi Geneeskundlge Hooge Schools ( GHS), dan per­guruan tinggi yang sama juga dibuka di Surabaya dengan nama NIAS. Pada tahun 1930 juga dibuka Akademi Pemerintahan atau Bestuurs Academie (BA). Tahun 1940 Sekolah Pertanian di Bogor ditingkatkan menjadi Landbouwkundige Faculteit. Sejak dibukanya perguruan tinggi di Indonesia, jumlah mahasiswa Eropa tetap lebih banyak daripada mahasiswa pri­bumi Pada tahun 1927 keadaannya agak berbeda, karena jumlah mahasiswa pribumi menjadi lebih banyak daripada ma­hasiswa Eropa, yaitu pribumi 30 dan Eropa 28 orang. Perkem­bangan selanjutnya menunjukkan keadaan yang bervariasi, kadang-kadang pribumi lebih banyak, dan ada kalanya Eropa lebih banyak. Pada tahun 1934 jumlah mahasiswa yang menye­lesaikan pelajarannya di perguruan tinggi sebanyak 34 orang,dengan perincian 14 pribumi, 12 Cina dan 8 Eropa.
Di samping belajar di dalam negeri, anak-anak pribumi jugadiberi kesempatan untuk belajar di luar negeri, khususnya di negeri Belanda. Sampai tahun 1932 jumlah mahasiswa pribumi yang mendapat kesempatan belajar di negeri Belanda berjumlah 344 orang, sedangkan dari golongan Cina sebanyak 360 orang.
Selain di negeri Belanda mahasiswa Indonesia ada juga yang belajar di Jerman dan Belgia serta Amerika Serikat. Selain dari itu mahasiswa Indonesia juga ada yang menuntut ilmu di Universitas al Azhar Kairo dan di Mekah. Sampai tahun 1930 jumlah mahasiswa Indonesia dan Semenanjung Melayu yang belajar di Kairo dan Mekah 3 50 orang. Mahasiswa Indonesia yang menuntut ilmu di Kairo dan Mekah umumnya
berasal dari Sumatra.

Baca juga : Reforming Indonesia’s curriculum

Pertumbuhan Sekolah Swasta Nasional

Sistem pengajaran kolonial yang dijalankan pada waktu itu mendapat tantangan dari beberapa golongan masyarakat Indo­nesia, terutama golongan pendidik. Mereka umumnya tidak puas karena di sekolah-sekolah pemerintah tidak diberikan pelajaran agama. Perasaan tidak puas itu diperkuat lagi karena titik berat pelajaran terutama mengenai bangsa Belanda. Pela­jaran yang diberikan di antaranya adalah: bahasa Belanda, seja­rah Belanda, geografi negeri Belanda, dan nyanian Belanda. Di sekolah pemerintah sangat kurang diberikan pelajaran me­ngenai Indonesia dan kebudayaannya. Keadaan yang tidak me­ muaskan inilah yang mendorong para pendidik Indonesia untuk memberikan pendidikan yang bersifat nasional.
Sekolah-sekolah pemerintah Hindia Belanda hanya meng­hasilkan tenaga pegawai atau tenaga buruh untuk pemerintah kolonial dan perusahaan swasta Belanda. Pendidikan yang ber­sifat nasional harus lebih mengutamakan pelajaran mengenai Indonesia dan kebudayaannya termasuk pergerakan nasional­ nya. Sekolah-sekolah swasta nasional yang didirikan pada waktu itu di antaranya adalah: Sekolah Muhammadiyah, IMS Kayu­ tanam, Taman siswa, Ksatrian Instituut, Perguruan Rakyat dan lain-lain.
Tamansiswa didirikan pada tanggal 3 Juli 1922 oleh R.M. Suwardi Suryaningrat yang kemudian dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara. Asas Tamansiswa adalah Pancadarma, yaitu: kemer­dekaan, kodrat alam, kebudayaan, kebangsaan, dan kemanusia­an. Hubungan antara kelima dasar itu dijelaskan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai berikut:

“Berilah kemerdekaan dan kebebasan kepada anak·anak kita, bukan kemerdekaan yang leluasa, namun yang terbatas oleh tuntutan­ tuntutan kodrat alam yang khas atau nyata dan menuju ke arah ke­budayaan, yakni keluhuran dan kehalusan hidup manusia. Agar kebudayaan tadi dapat menyelamatkan dan membahagiakan hidup dan penghidupan diri dan masyarakat, maka perlulah dipakai dasar kebangsaan, akan tetapi jangan sekali-kali dasar ini melanggar atau bertentangan dengan dasar yang lebih luas yaitu dasar kemanusian”

Selanjutnya pokok-pokok pikiran Tamansiswa dirumuskan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai berikut: “Pengajaran berarti mendidik anak . menjadi manusia yang merdeka, merdeka pi­kirannya dan merdeka tenaganya.,, Salah seorang tokoh pendidik Indonesia yang berusaha mencari sistem pendidikan yang cocok bagi rakyat Indonesia adalah Mohammad Syafei dari Sumatra Barat. Setelah mempela­jari sistem pendidikan di Indonesia dan negeri Belanda, maka Muhammad Syafei merumuskan pemikirannya sebagai berikut:

“Hidup sekarang dan hidup kemudian ada sambungannya, di mana tiap perbuatan dipertanggungjawabkan. Pendidikan berusaha mencapai Indonesia Mulia Sempurna, pendidikan umum dan pendidikan kejuruan sedapat mungkin disatukan. Bahasa Indonesia harus sebagai bahasa pengantar, bahasa Be­Ianda hanya sekedar dimengerti, dan bahasa Inggris harus aktif. Kebudayaan nasional sangat dipentingkan, bakat harus dikem­bangkan, dan pemusatan pikiran Iebih diutamakan. “

Pendidikan harus mengarah kepada percaya diri dan ber­ usaha atas tenaga sendiri, lingkungan pendidikan harus mempu­nyai rasa kekeluargaan yang mendalam. Anak-anak dibiasakan hidup sederhana, sebanyak mungkin pekerjaan diserahkan ke­ pada pelajar, agar mereka selalu menjadi objek juga dibentuk menjadi subjek. Pendidikan mendidik manusia susila, bertubuh sehat dan kuat, cerdas dan logis serta ulet atau gigih dan berbadan sehat.
Anak harus mempunyai rasa kebangsaan dan kemanusiaan, aktif dan mempunyai sifat emosional yang sehat. Mereka harus dapat bekerja sama (kooperasi). Cara mengajar yang diperguna­ kan adalah auditif, ‘visual, dan motorik-taktik. Dalam pelaksanaannya sekolah dibagi menjadi dua, yaitu: “Sekolah Rendah” dan “Sekolah Dewasa”. Ruang belajar me­ rangkap menjadi tempat bekerja. Murid-murid dibiarkan mem­ buat sesuatu menurut pikirannya sendiri. Jika ada sesuatu soal yang tidak bisa dipecahkan, baru diserahkan kepada majelis guru. Dengan berbekal ilmu umum dan kejuruan yang memadai, diharapkan murid dapat mencari pekerjaan di masyarakat.
Sekolah swasta nasional yang lebih berorientasi pada masa­ lah politik adalah Sekolah Sarekat Islam yang didirikan atas inisiatif Tan Malaka. Sekolah ini didirikan di Semarang pada tanggal 21 Juni 1921. Menurut Tan Malaka, kekuasaan kaum feodal berdiri atas didikan yang berdasarkan kefeodalan, sedang­kan kemerdekaan rakyat hanya bisa diperoleh dengan didikan kerakyatan. Melalui sekolahnya ia ingin mencapai tiga tujuan, yaitu: memberi bekal yang cukup agar anak didik dapat mencari penghidupannya dalam dunia kapitalis dengan memberi pela­jaran berhitung, menulis, membaca, sejarah, ilmu bumi, bahasa Jawa, bahasa Melayu, dan bahasa Belanda. Tujuan yang kedua adalah memberi hak kepada murid-murid untuk bersuka ria melalui kehidupan perkumpulan-perkumpulan. Tujuan yang ketiga
adalah menunjukkan kewajiban kepada murid terhadap pende­ritaan berjuta-juta rakyat jelata. Murid harus sanggup berpikir merdeka dan mencari jalan sendiri. Perkumpulan anak-anak merupakan sekolah tersendiri yang ·besar artinya untuk mendi­dik rasa dan pikiran mereka.
Keuangan sekolah harus terlepas dari administrasi politik SI, walaupun semua anggota panitia adalah anggota SI. Ikatan politik perlu dibina karena murid-murid SI adalah para anggota SI. Cara Tan Malaka mendirikan sekolah ialah dengan menggu­nakan media pers dan propaganda langsung ke kampung-kam­
pung.
Sekolah swasta nasional yang lain adalah Ksatrian Insti­tuut yang didirikan oleh Dr. E.F.E. Douwes Dekker, yang ke­mudian terkenal dengan nama Danudirdja Setiabudhi, di Ban­dung pada bulari November 1924. Menurut Setiabudhi yang terpenting di sekolahnya adalah rasa harga diri dan kepercayaan kepada diri sendiri sebagai bahagian dari pendidikan untukmembina watak. Batin sekolah ini berbeda dengan sekolah-seko­lah penjajah.
Dalam arti susila, maka pengajaran selalu bertalian dengan kegembiraan hidup dan diarahkan untuk memperkuat dan menciptakan rasa harga diri. Dalam arti kecerdasan otak, maka pengajaran · terutama ditujukan untuk menambah pengetahuan tentang sumber-sumber bantu bagi perkembangan tanah air sendiri. Pengajaran berdasarkan jiwa nasional dan pendidikan mengarah kepada manusia yang berpikir merdeka.

Dalam pelaksanaannya murid-murid Ksatrian Instituut mendapat sarapan pagi yang bergizi di sekolah, karena tidak ada jiwa yang sehat dalam tubuh yang sakit. Sekolah juga merenca­nakan · untuk menerbitkan sendiri buku-buku pelajarannya. Pelajaran yang diberikan adalah psikologi perdagangan, yaitu untuk mengenal langganan dan pembeli. Di samping itu juga diberikan pelajaran teknik perdagangan yang meliputi penge­tahuan tata buku, pengetahuan dagang, ilmu perusahaan, dan
ilmu biaya.
Sekolah Ksatrian Instituut menghindari persamaan dengan sekolah-sekolah pemerintah. Lulusan sekolah ini diharapkan menjadi pekerja yang sanggup berdiri sendiri. Perguruan swasta nasional lainnya yang tidak kalah pen­tingnya adalah Perguruan Rakyat yang didirikan pada tanggal 11 Desember 1928 di Jakarta. Sekolah ini didirikan oleh tokoh­ tokoh pergerakan nasional, di antaranya Mr. Sunario dan Mr.Dr.
Muhammad Mazif. Dasar Perguruan Rakyat adalah kebangsaan Indonesia yang menyatukan dunia pemuda dengan dunia yang lebih besar. Perguruan ini juga mengutamakan pendidikan jas­
mani, pembentukan watak, pengetahuan yang berdasarkan ke­nyataan, dan pendidikan yang dapat menimbulkan haluan hi­dup.
Pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah kolonial kemudian menghasilkan kaum terpelajar yang sadar akan nasib bangsanya. Kaum terpelajar yang sadar ini memelopori perge­rakan nasional Indonesia. Sebagai salah satu wadah untuk me­nampung pergerakan nasional adalah perguruan swasta nasional
yang umumnya didirikan oleh tokoh-tokoh pergerakan nasional.

Pertumbuhan Kebudayaan Nasional

Pendidikan Indonesia Sebelum Kemerdekaan – Pertumbuhan dan perkembangan kebudayaan nasional te­lah mulai semenjak timbulnya pergerakan nasional di Indonesia. Salah satu aspek penting yang ditimbulkan oleh pergerakan nasional adalah persatuan nasional. Alat yang penting untuk mewujudkan persatuan adalah bahasa nasional yang dapat dite­rima oleh seluruh penduduk Indonesia. Bahasa Melayu yang aslinya merupakan bahasa kelompok suku · bangsa di Kepulauan Indonesia telah lama menjadi bahasa perdagangan di daerah pelabuhan di Indonesia. Dalam perkem­bangan selaitjutnya bahasa Melayu telah berkembang menjadi
bahasa persatuan. Perkumpulan dan partai politik kebangsaan telah menggunakan bahasa Melayu sebagai salah satu pengantar dalam bahasa perkumpulan mereka seperti: Budi Utomo, In­dische Partij dan Sarekat Islam.
Sejak tahun 1924 elite baru yang terdiri atas mahasiswa Indonesia di Nederland memimpin dan mengarahkan ide Indo­nesia sebagai pengertian politik. Organisasi mereka berganti nama menjadi Perhimpunan Indonesia (Pl) dan majalahnya
adalah Indonesia Merdeka. Kata “Indonesia” yang semula hanya dikenal mereka dalam kepustakaan etnologi, ditingkatkan se­bagai istilah bagi identitas mereka. Sebagai kelanjutan dari ide “Indonesia” itu, maka di Indonesia pada tahun 1927 didiri­kan Partai Nasional Indonesia (PNI). Elite Indonesia baru yang semula pandai dalam bahasa
daerah atau bahasa Belanda melihat kemungkinan pemakaian bahasa Melayu sebagai alat komunikasi politik. Pada bulan Ok­tober 1928 pemuda Indonesia mengadakan kongres, yang salah satu keputusannya menjunjung bahasa persatuan yaitu bahasa
Indonesia. Keputusan ini merupakan perumusan yang tepat se­kali dari kesadaran yang secara lambat berkembang pada tahun­ tahun sebelumnya. Semenjak itu penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai kesempatan sejalan dengan kesadaran identitas
Indonesia. Majalah Pujangga Baru yang terbit sejak tahun 1933 meru­pakan untaian kegiatan intelektual baru yang dengan sadar menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi modern di tengah-tengah perkembangan ilmu dan teknologi. Pada tahun 1938 di Surakarta diadakan kongres bahasa Indonesia, dan salah satu keputusan penting dalam kongres itu ialah gagasan untuk mendirikan sebuah lembaga dan sebuah fakultas untuk mem­ pelajari bahasa Indonesia.
Mulai saat itu bahasa Indonesia dipakai sebagai bahasa hukum dan sebagai alat pertukaran pikiran di dalam dewan­ dewan perwakilan. Fraksi nasional di dalam Volksraad di bawah pimpinan M.H. Thamrin melancarkan aksi penggunaan bahasa Indonesia di dalam pidato di muka sidang Volksraad.
Sejalan dengan perkembangan bahasa Indonesia, satu aspek yang penting pula ialah perjuangan pemakaian kata istilah “In­donesia” untuk menunjukkan identitas bangsa Indonesia yang dicita-citakan oleh para cendekiawan Indonesia. Indische Vereeniging yang didirikan pada tanggal 15 November 1908, pada tahun 1922 berganti nama menjadi Indonesische Veree­niging. Kemudian pada tahun 1924 diubiih menjadi “Perhim­
punan Indonesia” (Pl), dan majalahnya yang semula bernama Hindia Putera berubah menjadi Indonesia Merdeka. PI-lah yang pertama kali menggunakan kata Indonesia di dalam pengertian politik ketatanegaraan.
Dalam pada itu, perkembangan pers nasional pada waktu itu juga ikut memajukan dan memperkembangkan kebudayaan nasional. Perkembangan pers berbahasa Melayu yang kemudian menggunakan bahasa Indonesia ikut memajukan kebudayaan nasional. Salah satu surat kabar nasional yang menonjol pada waktu itu adalah Bintang Timur yang dipimpin oleh Parada Harahap. Suksesnya terletak pada keuletan Parada Harahap
. sebagai pengusaha dan organisator. Keberhasilan Btntang Timur terletak pada corak surat kabar tersebut yang membawakan politik umum, jadi, bukan merupakan surat kabar partai, yang dapat dikategorikan sebagai pers nasional yang dapat mencapai
massa yang lebih luas untuk mengembangkan kebudayaan na­sional.

Sumber : Kemdikbud