Gebrakan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek
dalam dua tahun terakhir sudah semakin membumi dan semakin tampak
hasilnya dirasakan. Bukan hanya oleh satuan pendidikan, tetapi lebih ke hilir
lagi guru, siswa, dan masyarakat pengguna, yaitu dunia usaha dan dunia
industri (DUDI).
Sejak digulirkan kebijakan link and match untuk semua satuan pendidikan
di bawah naungan Ditjen Pendidikan Vokasi, yang meliputi sekolah menengah
kejuruan (SMK), lembaga kursus dan pelatihan (LKP), dan perguruan tinggi
penyelenggara pendidikan vokasi.
Kebijakan Ditjen Pendidikan Vokasi bukan sekadar ‘mengawinkan’
secara massal institusi pendidikan dengan dunia usaha dan dunia
industri, belakangan semakin menukik lagi. ‘Perkawinan’ tersebut dituntut
membuahkan hasil, yaitu salah satunya kurikulum yang dirancang bersama
sesuai kompetensi yang dibutuhkan DUDI.
Dari catatan yang ada, sudah banyak kurikulum bersama sesuai dengan
kompetensi yang dibutuhkan DUDI. Jumlahnya tentu sangat variatif, mulai
dari bidang keahlian perhotelan, kecantikan, tata boga, desain fesyen, listrik,
komputer, pertanian, mekanik, elektronik, perfilman, dan banyak lagi lainnya.
Tentu hal ini merupakan sebuah kemajuan besar dalam pendidikan vokasi.
Apalagi, siswa, peserta didik, dan mahasiswa dituntut membuat proyek.
Tujuannya, semua peserta didik vokasi dari berbagai satuan pendidikan tidak
hanya jago dalam teori, tetapi justru praktiknya harus benar-benar andal
sesuai dengan kompetensinya.
Project based learning (PBL) menjadi suatu kewajiban bagi siswa/peserta
didik vokasi. Tuntutan ini sangat wajar karena lagi-lagi lulusan pendidikan
vokasi yang memiliki kompetensi sesuai dengan passion atau bidang yang
diminatnya.
Skema project base learning adalah bagian dari adanya kebijakan SMK
Pusat Keunggulan (PK). SMK-SMK PK dituntut punya nilai tambah dengan
mengembangkan proyek bagi siswanya sehingga kelak lebih kompeten di
bidangnya. Tak heran, sudah ratusan SMK mengembangkan teaching factory
(Tefa) yang hasilnya bisa dipasarkan ke masyarakat.
Selain itu, untuk mendukung program dan kebijakan tersebut, Ditjen
Pendidikan Vokasi memberikan pendampingan bagi satuan pendidikan
melalui program pendidikan kecakapan kerja (PKK) dan pendidikan
kecakapan wirausaha (PKW) di LKP. Peserta didik yang mengikuti program ini
setelah akhir pembelajaran akan diberikan dana dan alat untuk berwirausaha
dan didampingi oleh LKP-nya.
Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kemendikbudristek baru-baru ini
meluncurkan program SMK PK Skema Pemadanan Dukungan, yaitu sebuah
pola kerja sama yang mengedepankan prinsip saling menguntungkan untuk
meningkatkan kualitas pembelajaran siswa SMK.
Melalui skema baru ini, sekolah yang menyelenggrakan SMK PK tidak
saja hanya akan memperoleh dana dari Kemendikbudristek, tetapi juga
berkesempatan memperoleh investasi dari industri hingga miliaran rupiah.
