Kebijakan Asesmen Berstandar Nasional di Indonesia

Sejak tahun 1950, sistem asesmen berstandar nasional di Indonesia telah sembilan kali mengalami transformasi. Tabel dibawah ini mengurai perjalanan panjang asesmen berstandar nasional, mulai dari perubahan konsep, format, dampaknya terhadap nasib akademik siswa, serta bagaimana kebijakan pemerintah dan perkembangan pendidikan turut membentuk persepsi publik terhadap asesmen berstandar nasional di Indonesia

Baca Juga : Capaian Nilai Ujian Nasional SMK 2018

Perkembangan kebijakan asesmen berstandar nasional di Indonesia

1. Ujian Negara (1965 – 1971)
   • Soal-soal dari pemerintah pusat yang diujikan berbentuk uraian atau esai dan hasil ujian diperiksa di pusat ataupun rayon
   • Berbasis mata pelajaran
   • Dilakukan di akhir jenjang sebagai pertimbangan memasuki jenjang berikutnya
   • terstandar di seluruh indonesia
   • Diujikan pada seluruh individu murid
2. Ujian Sekolah (1971 – 1979)
   • Sangat sentralistik oleh pemerintah pusat
   • Berbasis mata pelajaran
   • Dilakukan di akhir jenjang sebagai pertimbangan memasuki jenjang berikutnya
   • terstandar diseluruh indonesia
   • diujikan pada seluruh individu murid
3. Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional (EBTANAS) (1980 – 2002)
   • Gabungan antara ujian sekolah (EBTA) dengan ujian tingkat nasional (EBTANAS)
   • berbasis mata pelajaran
   • Dilakukan di akhir jenjang sebagai pertimbangan memasuki jenjang berikutnya
   • EBTANAS terstandar diseluruh Indonesia, EBTA tidak
   • diujikan pada seluruh individu murid
4. Ujian Akhir Nasional (UAN) (2003-2004)
   • UAN sebagai penentu kelulusan
   • berbasis mata pelajaran
   • Dilakukan di akhir jenjang sebagai pertimbangan memasuki jenjang berikutnya
   • Terstandar diseluruh Indonesia
   • Diujikan pada seluruh individu murid
5. Ujian Nasional
   • UN (2005 – 2010)
     • UN sebagai penentu kelulusan
     • berbasis mata pelajaran
     • Dilakukan di akhir jenjang sebagai pertimbangan memasuki jenjang berikutnya
     • Terstandar diseluruh Indonesia
     • Diujikan pada seluruh individu murid
   • UN (2011 – 2014)
     • Komposisi pertimbangan kelulusan peserta didik berasal dari UN 60% + Ujian Sekolah 40%
     • berbasis mata pelajaran
     • Dilakukan di akhir jenjang sebagai pertimbangan memasuki jenjang berikutnya
     • Terstandar diseluruh Indonesia
     • Diujikan pada seluruh individu murid
   • UN (2015 – 2020)
     • UN bukan penentu kelulusan
     • berbasis mata pelajaran
     • Dilakukan di akhir jenjang sebagai pertimbangan memasuki jenjang berikutnya
     • Terstandar diseluruh Indonesia
     • Diujikan pada seluruh individu murid
6. Asesmen Nasional (AN) 2021 – Sekarang
   • kelulusan ditentukan oleh sekolah
   • AN dilakukan melalui Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dengan penilaian kompetensi mendasar murid yaitu kemampuan literasi dan numerasi
   • Tidak dilakukan di akhir jenjang dan tidak menjadi pertimbangan memasuki jenjang berikutnya
   • terstandar di seluruh Indonesia
   • Tidak diujikan pada seluruh individu murid

Uraian diatas memperlihatkan beberapa pola yang menjelaskan tradisi asesmen berstandar nasional di
Indonesia. Pertama, sejak masa kemerdekaan, pemerintah pusat hampir selalu melakukan asesmen
berstandar nasional, kecuali pada periode tahun 1971 hingga 1979 di mana pada periode tersebut
pemerintah pusat hanya memberikan panduan saja. Kedua, Indonesia juga memiliki tradisi panjang
asesmen berstandar nasional yang berlaku untuk semua individu murid di sekolah (sensus). Baru
pada tahun 2021 asesmen berstandar nasional tidak lagi wajib untuk semua murid. Sebagai gantinya,
asesmen berstandar nasional dilakukan pada sebagian (sampel) murid di setiap sekolah untuk
merepresentasikan proses dan hasil belajar di satuan tersebut. Hal ketiga yang juga menjadi tradisi
lebih dari 70 tahun adalah asesmen berstandar nasional dilakukan di setiap akhir jenjang pendidikan,
yang kemudian berubah menjadi di tengah jenjang dengan berlakunya Asesmen Nasional.
UN yang diselenggarakan sejak tahun 2005 juga telah mengalami transformasi dalam perjalanannya.
UN yang sebelumnya menjadi satu-satunya penentu kelulusan secara perlahan bertransformasi
hingga akhirnya tidak menjadi penentu kelulusan di tahun 2015

Sumber : Perkembangan Kebijakan Asesmen Berstandar Nasional di Indonesia (Pusat Penelitian Kebijakan Kemdikbud, 2020; Dit. SMA Kemdikbud, 2020) kemdikbud.go.id