Indeks Aktivitas Literasi Membaca

Pembangunan di bidang pendidikan di Indonesia telah memungkinkan pemberantasan buta aksara dengan hasil yang signifikan. Tercatat sejak pencanangan proyek SD Inpres (Instruksi Presiden) pada 1973, upaya untuk meluaskan akses pendidikan telah mendorong angka partisipasi anak usia sekolah serta
mampu menekan angka buta aksara (Panji Hidayat, 2016). Presiden Soeharto bahkan menerima The Avicena Award dari UNESCO pada 1993 sebagai penghargaan atas keberhasilannya menerapkan wajib
belajar 6 tahun melalui proyek SD Inpres.

Pemberantasan buta aksara turun cukup signifikan, dari 39,1 persen penduduk yang buta huruf di tahun 1971, menyusut menjadi 28,8 persen di tahun 1980, kemudian turun lagi menjadi 15,9 persen di tahun 1990 (Statistik 70 Tahun Indonesia Merdeka, 2015). Keberhasilan pemberantasan buta aksara dilanjutkan di era Reformasi yang berhasil menekan angka buta aksara menjadi 10,1 persen di tahun 2000, 6,3 persen di tahun 2010, dan tersisa 4,4 persen pada 2014 (Statistik 70 Tahun Indonesia Merdeka, 2015).

Keberhasilan pemerintah dalam memberantas buta aksara dan meluaskan akses pendidikan sayangnya belum diikuti dengan keberhasilan dalam menumbuhkan budaya baca masyarakat, sehingga tingkat literasi masyarakat Indonesia masih tergolong rendah. Berbagai survei menunjukkan hasil yang kurang menggembirakan. Survei Progamme for International Student Assessment (PISA) pada 2015 misalnya, memosisikan Indonesia berada di urutan ke-64 dari 72 negara. Selama kurun waktu 2012 – 2015, skor PISA untuk membaca hanya naik 1 poin dari 396 menjadi 397, sedangkan untuk sains naik dari 382 menjadi 403, dan skor matematika naik dari 375 menjadi 386. Hasil tes tersebut menunjukkan bahwa kemampuan memahami dan keterampilan menggunakan bahan-bahan bacaan, khususnya teks dokumen, pada anak-anak Indonesia usia 9 – 14 tahun berada di peringkat sepuluh terbawah. (Panduan GLN 2017,
Kemdikbud)

Baca juga : Petunjuk Teknis Asesmen Nasional Tahun 2024

Hasil Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI)/Indonesia National Assessment Programme (INAP) yang mengukurkemampuan membaca, matematika, dan sains bagi anak sekolah dasar juga menunjukkan hasil serupa. Secara nasional, untuk kategori kurang dalam kemampuan matematika sebanyak 77,13
persen, kurang dalam membaca 46,83 persen, dan kurang dalam sains 73,61 persen (Panduan GLN 2017, Kemdikbud). Sementara survei Central Connecticut State University memosisikan Indonesia di urutan 60 dari 61 negara yang disurvei, hanya setingkat di atas Botswana. Kajian ini mengurutkan tingkat literasi negara-negara yang disurvei dengan menggunakan beberapa variabel, seperti hasil PISA, jumlah perpustakaan, sirkulasi surat kabar, sistem pendidikan,bdan ketersediaan komputer.3

Dalam rangka meningkatkan literasi masyarakat, sejak 2016 pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah meluncurkan program Gerakan Literasi Nasional yang terdiri dari Gerakan Literasi Sekolah (GLS), Gerakan Literasi Keluarga, dan Gerakan Literasi Masyarakat. Gerakan Literasi Nasional telah mendorong tumbuhnya budaya baca, salah satunya dapat dipantau melalui penyelenggaraan GLS. Melalui terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 23/2015
tentang Penumbuhan Budi Pekerti, yang mana salah satu tujuannya berupaya untuk memperkuat budaya literasi siswa, banyak sekolah mulai menerapkan kegiatan 15 menit membaca buku nonpelajaran
sebelum waktu belajar dimulai. Pembiasaan tersebut diharapkan dapat menumbuhkan minat baca serta meningkatkan keterampilan membaca agar pengetahuan dapat dikuasai secara lebih baik. Hasil
pemantauan pelaksanaan GLS sepanjang tahun 2016 mencatat sebanyak 5.360 sekolah (lintas jenjang pendidikan) telah melakukan peningkatan kapasitas dan menjalankan kegiatan 15 menit membaca
sebelum pelajaran dimulai. Angka tersebut di luar sekolah-sekolah yang sudah melaksanakan program literasi sebelum GLS diluncurkan pada 2016. (Kilasan Kinerja 2016 Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan).4 Namun tantangan program GLS masih cukup besar. Pertama, kondisi sarana dan prasarana untuk mendukung program GLS, yakni perpustakaan dan tenaga pengelola perpustakaan sekolah masih jauh dari memadai. Jumlah perpustakaan SD terdata sekitar 61,45 persen dari seluruh jumlah sekolah, tetapi hanya 19 persen di antaranya dalam kondisi baik; SMP sebanyak 76,25 persen dan
hanya 22 persen dalam kondisi baik; SMA sekitar 76,40 persen dan hanya 33 persen dalam kondisi baik; SMK sejumlah 60,34 persen dan hanya 27 persen dalam keadaan baik (Statistik Pendidikan Dasar dan
Menengah 2016/2017, Kemendikbud).

Download

Sumber : Kemdikbud