Ki Sarino Mangun Pranoto

Menteri Pendidikan Masa Jabatan 24 Maret 1956 – 9 April 1957

Ki Sarino Mangun Pranoto lahir pada tanggal 15 Januari 1910 di Bagelen, Kabupaten Purworejo,
Keresidenan Kedu, Jawa Tengah. Setelah usianya cukup, ia dimasukkan ke Hollandsch lnlandsche School
(HIS/sekolah setingkat sekolah dasar, dengan bahasa pengantar bahasa Belanda, yang diperuntukkan bagi kaum pribumi) di Purworejo. Karena suatu alasan ia pindah sekolah di Kabumen. Setelah lulus HIS ia
mengikuti pelatihan mengajar di Taman Siswa. Selesai pelatihan pada tahun 1929 ia menghabiskan 13
tahun di wilayah pantai utara Pulau Jawa, terutama di daerah Pemalang, sebagai guru sampai akhirnya
menjadi Kepala Sekolah Taman Siswa Pemalang. Taman Siswa merupakan lembaga perguruan yang didirikan oleh Suwardi Suryaningrat (Ki Hadjar Dewantara).

Baca Juga : Profil Ki Hajar Dewantara

Sejak awal didirikan lembaga pendidikan ini sangat kental dengan sifat nasionalisme (mulanya
nasionallndisch, kemudian menjadi nasionallndonesia). Sifat ini sangat menarik perhatian Sarino dan bahkan mempengaruhi cara pandang Sarino terhadap perjuangan. Ia kemudian masuk ke kancah pergerakan nasional. Selain menjadi pengurus Taman Siswa sejak tahun 1929-1943, ia juga menjadi anggota Partai Indonesia (Partindo), suatu partai yang dianggap sebagai penerus Partai Nasional Indonesia (PNI ). Ia merupakan tokoh yang disegani oleh masyarakat Pemalang, baik karena pendidikan dan ilmu pengetahuan maupun karena kekayaan keluarganya (menu rut pengakuan Sari no, mertuanya merupakan tuan tanah di daerah Pemalang yang menguasai sekitar 12 ha sawah yang diperoleh dari para petani yang meminjam uang kepadanya dan tak mampu mengembalikan uang pinjaman tersebut).
Para tuan tanah-bersama orang-orang yang mendapat pendidikan sekolah-sekolah Belanda yang kemudian menjadi pegawai pangreh praja serta para pedagang atau tuan tanah Cina-menjadi kelompok elit dalam stratifikasi masyarakat Pemalang. Meskipun mertuanya seorang tuan tanah, sosok Sarino sangat dihormati oleh masyarakat Pemalang karena banyak prakarsanya yang justru sangat membantu masyarakat di wilayah itu. Sebagai tokoh Taman Siswa ia juga menjadi penggerak pembentukan koperasi yang banyak membantu para petani dan buruh mengatasi “kesulitan” dalam hal kekurangan modal atau kekurangan dana untuk membeli bibit padi atau keperluan yang lain. Sarino mengajak Partindo dan organisasi-organisasi kemasyarakatan lain menggunakan Gedung Taman Siswa umtuk rapat walaupun ia sendiri bukan anggota partai atau organisasi bersangkutan.
Sarino juga aktif dalam organisasi kepanduan. Kegiatannya dalam organisasi kepanduan membuat ia
berkenalan dan secara pribadi akrab dengan para anggota pangreh praja. Oleh karena itu Taman Siswa
tidak pernah ditegur oleh pemerintah atau polisi walaupun mengizinkan gedungnya digunakan untuk
rapat-rapat politik, atau karena dengan sengaja tidak mengibarkan bendera Belanda pada hari ulang
tahun Ratu Wilhelmina, atau karena pada tahun 1933 tidak memecat guru-guru Taman Siswa yang
berdasarkan Ordonansi Sekolah Liar telah melanggar ketentuan. Pengaruh Sari no inilah yang, menu rut
Anton Lucas , membuat kondisi sosial-politis Pemalang sesudah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
agak berbeda dengan daerah Brebes dan Tegal.
Sarino sangat memahami situasi dan kondisi daerahnya, kabupaten dan kota Pemalang, terutama
hubungan antara kaum yang berpunya dan kaum yang tidak punya alias miskin . Oleh karena itu sewaktu
pecah kurusuhan di Pemalang, juga di Pekalongan dan Brebes, bukan suatu hal yang aneh baginya.
Faktor-faktor penyebabnya sudah tampak sejak masa akhir kolonial Belanda, terutama pada masa
Pendudukan Jepang. Ia mengatakan, “Keadaan di desa melarat.”
Pada masa pendudukan Jepang semua lembaga pendidikan ditutup oleh Pemerintahan Pendudukan
Jepang, tak terkecuali Taman Siswa, yang ditutup sejak bulan Maret 1943. Setelah peristiwa itu Sarino pindah ke Pati dan menghabiskan waktu di sana. Di tempat ini ia bergaul dengan para nelayan dan
bekerja sama dengan mereka.
Pada tahun awal kemerdekaan Indonesia, Sarino Mangunpranoto diangkat menjadi Wakil Residen Pati
dan pada akhir tahun 1947 jabatannya naik menjadi Residen Pati. Dalam kedudukannya itu ia memainkan
banyak peran dalam menegakkan pemerintahan Republik di wilayah ini (Region 1). Sesudah agresi
militer Belanda pada bulan Juli 1947 ia memindahkan administrasi pemerintahannya dari Pati ke arah
pedalaman, yaitu ke Wonosobo, dan membentuk pemerintahan Residensi Pati dalam “pengasingan”.
Selain sibuk menjalankan jabatan sebagai residen, Sarino menjadi aktivis PNI untuk wilayah Pati. Pada
kongres ketiga di bulan Juni 1948 ia terpilih sebagai ketua PNI Jawa Tengah. Setelah konflik Republik
Indonesia dan Belanda berakhir melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) disusul kemudian pada Agustus
1950 kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Sarino terpilih sebagai anggota
Parlemen Rl sampai dengan tahun 1956. Pada tahun 1956 ia terpilih kembali menjadi wakil PNI nomer
urut 189 di Badan Konstituante.
Pada tahun 1956 ia meninggalkan keanggotaannya dalam Konsituante karena dipilih menjadi salah
satu menteri pada Kabinet Ali Sastroamidjojo II. Ia menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran
dan Kebudayaan (24 Maret 1956-9 April 1957). Sebelumnya, pada Kabinet Burhanuddin Harahap,
kementerian ini dijabat oleh Mr. Suwandi Notokoesoemo. Sarino hanya sekitar satu tahun menjabat
sebagai Menteri PP dan K karena Kabinet Ali II terpaksa mengembalikan mandat kepada Presiden
pada awal tahun 1957. Dalam waktu yang relatif singkat itu ia menyumbangkan suatu pemikiran yang
sekaligus diterapkannya, yaitu tentang pendidikan nonformal dalam tatanan pendidikan nasional.
Mungkin karena prestasi dan kecintaannya pada dunia pendidikan, pada tanggal 8 Maret 1966 ia
diangkat kembali sebagai Menteri PP dan K dalam Presidium Kabinet Dwikora II. Namun seperti
halnya pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo II ia tak lama menjabat sebagai Menteri PP dan K. Ketika
terjadi perubahan kabinet dari Kabinet Dwikora II menjadi Kabinet Ampera I dengan Ketua Jenderal
Soeharto, Sarino masih terpilih menjadi Menteri PP dan K. Jabatan tersebut dipegangnya sampai
14 Oktober 1967. Pada pertengahan Oktober terjadi perombakan Kabinet Ampera I menjadi Kabinet
Ampera II. Dalam Kabinet Ampera II kedudukan Sarino sebagai Menteri PP dan K digantikan oleh
“ternan” separtainya, yaitu tokoh PNI Sanusi Hardjandinata.
Setelah lepas dari jabatannya selaku Menteri PP dan K tidak berarti Sarino Mangunpranoto lepas dari
dunia pendidikan karena pada dasarnya jiwa Sarino berada di dunia pendidikan. Kegiatannya sebagai politisi dan birokrasi tidak memisahkannya dari dunia pendidikan. Menurut beberapa temannya, dalam
darah Sarine mengalir jiwa pendidik.
Hal ini antara lain tercermin pula dari pembicaraan atau tulisan­ tulisannya yang tidak jauh dari masalah pendidikan, baik yang ditulis pada masa kolonial maupun setelah Indonesia merdeka.
Beberapa artikel yang ditulis pada masa kolonial, antara lain, dimuat dalam majalah Pandji Pustaka
dan Bintang Timoer periode 1932-33. Ia juga menulis dalam jurnal Madja/ah Pusara milik Taman
Siswa, misalnya, tentang nilai pendidikan yang terkandung dalam permainan anak-anak. Tulisan
lain yang diterbitkan misalnya Sosio-Nasiona/ Demokrasi (Yogyakarta: Taman Siswa, 1946), Pokok­
pokok Pikiran Po/itik Pendidikan Indonesia (Jakarta: Taman Siswa, 1946), Setahun Kabinet Ampera
(Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1967). Selain itu masih banyak artikel dalam
seminar-seminar yang menampilkan subjek dan gagasan mengenai pendidikan .
Sarino dikenal bukan hanya sebagai ahli teori pendidikan, melainkan juga menerapkan pemikirannya
pada sekolah yang diasuhnya beberapa tahun kemudian. Pada tahun 1950-an ia membangun kembali
Taman Siswa di Semarang. Di samping itu ia juga membantu menyusun kembali Yayasan Sarjanawiyata
yang kemudian disahkan akte pendiriannya di depan Notaris R.M. Wiranto di Yogyakarta pada
28 Desember 1959. Di antara para pendiri yayasan tersebut terdapat Sri Sultan Hamengku
Buwono IX dan Nyi Hadjar Dewantara. Untuk pertama kalinya yayasan diketuai oleh Ki Sarine
Mangunpranoto. Kegiatan yang pertama kali dilakukan adalah mempersiapkan berdirinya fakultas.
Sejalan dengan itu maka pada tahap awal Yayasan Sarjanawiyata mendirikan Taman Wiyata,
setingkat collage, yang bertujuan antara lain untuk melatih para guru. Kemudian, sesuai dengan
tujuan yayasan mendirikan fakultas, pada akhir tahun 1959 beberapa jurusan digabungkan menjadi
satu fakultas dan salah satu program studinya adalah Sastra dan Filsafat. Pada tahun 1970 Sarine
menjadi Rektor Sarjanawiyata menggantikan Nyi Hajar Dewantara. Selain itu Yayasan Sarjanawiyata
pada tahun 1975 mendirikan Lembaga Studi Kedesaan (LSPK) dan pada tahun 1980 mendirikan
Lembaga Pengkajian Kebudayaan (LPK).
Yayasan Sarjanawijaya di bawah pimpinan Sarine juga merintis pembukaan semacam sekolah kejuruan
setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), yaitu Sekolah Farming Menengah Atas (SFMA ), di Ungaran,
Jawa Tengah, yang memulai kegiatannya sejak tahun 1961. Pendirian SFMA ini terilhami oleh gagasan
Rabindranat Tagore dan Mahatma Gandhi sewaktu Sarine berkunjung ke luar negeri, terutama ke
India. Pendidikan di sekolah itu lebih menekankan pada pelajaran yang bersifat praktis dalam kerangka
mempersiapkan anak didik terjun ke dunia kerja setelah selesai sekolah.

SFMA kadangkala disebut sekolah Sewakul, mengacu pada nama sebuah bukit yang ada di sekitar sekolah yang menjadi pusat kegiatan pendidikan sekolah tersebut. Sekolah ini sekaligus menjadi penerapan ide-ide Sarine sewaktu menjadi Menteri PP dan K pada masa Kabinet Ali II , yaitu pengembangan sekolah nonformal. Kurikulum SFMA memadukan antara pendidikan yang ada dengan ide pendidikan nonformal yang digagasnya. Di Ungaran inilah Sarine beserta stafnya melakukan eksperimen baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah, khususnya di sekitar bukit Sewakul, menuju pada peningkatan hidup yang nyaman dan berseni (hidup berseni).
Para pelajar dilatih membangun kehidupan sendiri dengan memadukan pelatihan formal dan nonformal, tempat-tempat tinggal dengan bentuk gaya ashram, gubuk sederhana dengan memanfaatkan bahan-bahan serta konstruksi gaya desa, bagaimana mengolah lahan pertanian, dan sebagainya. Dengan demikian para pelajar Sewakul memahami betul bagaimana nanti hidup bermasyarakat. Kini ada sekitar tujuh SFMA di Jawa Tengah yang dikelola oleh swasta, baik yayasan Katholik maupun Protestan, di bawah bantuan pemerintah. Selain di Jawa Tengah SFMA juga terdapat di Lampung.
Karena prestasi serta kecintaannya dalam dunia pendidikan, pada tahun 1976, Senat Guru Besar
lnstitut Keguruan dan llmu Pendidikan (IKIP) Malang menerima usulan Prof. Dr. D. Dwidjoseputro
untuk memberikan gelar Doktor Honoris Causa kepada Sarine Mangunpranoto. Prof. Dwidjoseputro
bertindak sebagai promotornya. Pada 17 April 1976 secara resmi Sarine Mangunpranoto dikukuhkan
sebagai Doktor (HC) oleh Senat Guru Besar IKIP Malang.
Seperti telah diuraikan di atas Sarine tidak bisa lepas dari dunia pendidikan. Artinya, menjadi Menteri
PP dan K atau tidak, dunia pendidikan merupakan dunianya. Banyak yang menilai Sarine seorang yang
sederhana dan siap menerima tantangan hidup, apa pun bentuknya; termasuk ketika ia sibuk sebagai
residen. Ia harus menjalankan roda pemerintahan dalam suasana tekanan dan ancaman tantara NICA
yang melancarkan agresinya ke wilayah Jawa Tengah. Pada waktu itu, tepatnya pada tahun 1947, istrinya
meninggal dunia dengan meninggalkan empat orang anak yang masih kecil-kecil. Ia membesarkan anak­
anaknya sendiri tanpa menikah lagi.
Pukulan kedua ia terima pada bulan Januari 1982, ketika putranya yang kedua-bernama Unggul­
meninggal dunia karena lekeumia. Setahun kemudian, pada 17 Januari 1983, ia menyampaikan pidato
pada Konsultasi Nasional tentang Koperasi di Jakarta. Pidato itu menimbulkan kesan mendalam pada
teman-teman seperjuangan dan juga para muridnya.

Sumber : Buku ” Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 1945-2018 ” Penerbit Direktorat Sejarah, Direktorat Jendaral Kebudayaan Kemdikbud Tahun 2018