Iwa Kusuma Sumantri

Menteri Pendidikan Masa Jabatan 3 Maret 1961 – 13 Maret 1962

Iwa Kusuma Sumantri dilahirkan di Ciamis, ujung timur Tanah Parahyangan, Jawa Barat, pada tanggal
31 Mei 1899. Seperti kebanyakan tokoh pergerakan Indonesia, lwa berasal dari pasangan keluarga
priyayi. Ayahnya bernama Raden Wiramantri, putra Bupati Ciamis Utara; sedangkan ibunya bernama
Nji Raden Redjaningsih, putri Bupati lmbaranegara. Ketika lwa lahir ayahnya sedang menjadi calon guru
pada Sekolah Kelas Dua. Selain bermain bola, catur, dan gitar, lwa kecil memiliki kebiasaan membaca
buku, terutama buku petualangan karangan Karl May dan dongeng karya Conan Doyle. Meskipun
berasal dari keluarga elite politik, lwa tidak pernah berbeda sikap terhadap anak orang kaya dan orang
miskin. Sikap egalitarian ini mungkin yang kelak berpengaruh terhadap keputusannya meninggalkan
sekolah pamong praja Opleiding School voor lnlandsche Ambtenaren (OSVIA). lwa dipersiapkan oleh keluarganya menjadi orang terpandang melalui jalur pendidikan. Untuk menambah kemampuan bahasa Belanda ia diberi pelajaran tambahan bahasa Belanda oleh Nyonya Stamler.
Pada tahun 1915, selepas menyelesaikan pendidikan di Hollandsch lnlandsche School (HIS), lwa dimasukkan ke sekolah calon pegawai negeri OSVIA di Bandung. Meskipun dengan berat hati lwa menerima anjuran ayahnya, tetapi kemudian ia memutuskan untuk meninggalkan OSVIA. Ia menganggap bahwa sekolah ini “terlalu ke barat-baratan, persaingan di antara siswa tidak sehat, dan ia tidak setuju model perploncoannya”. OSVIA memisahkan dirinya dengan dunia “rakyat jelata” yang dekat dengannya
sejak kanak-kanak di desa. Di samping itu lwa mengaku tidak sudi menjadi alat Belanda sesudah kelak
menyelesaikan sekolah.
Setelah keluar dari OSVIA, lwa masuk Recht School (Sekolah Menengah Hakim) di Batavia. Sejak
sekolah di Batavia inilah lwa mengenal dunia pergerakan, meskipun semula belum terjun secara aktif.
lwa mulai membaca majalah Bintang Hindia yang dipimpin oleh Ahmad Rivai, salah satu penggerak
pencer ahan pikiran-atau yang dikenal sebagai nobility by birth ‘ kebangsawanan pikiran’-di kalangan
masyarakat terdidik. Bintang Hindia membuka horizon berpikir lwa, sebab koran ini menghimpun
informasi mengenai situasi global yang berlangsung pada masa itu. Di sisi lain lwa mengikuti situasi
pergerakan nasional yang terjadi di tanah Jawa, mulai dari pendirian Boedi Oetomo, Sarekat Islam,
sampai lndische Partij. lwa kemudian bergabung dalam organisasi Tri Koro Darmo yang kemudian
berubah menjadi Jong Java. Ia menjadi salah seorang pengurus saat Soekiman Wirjosandjojo-yang
kelak menjadi salah satu sahabatnya di Belanda-menjabat sebagai ketua pada tahun 1918.
Setelah menyelesaikan pendidikan di sekolah hukum pada tahun 1921 lwa bekerja di kantor Pengadilan
Negeri Bandung, kemudian dipindahkan pada kantor Pengadilan Tinggi Surabaya dan Jakarta. Dengan
bekerja di kantor pemerintahan Belanda, lwa berharap memperoleh kesempatan belajar ke negeri
Belanda. In het land van de overheerser ‘di negeri penjajah’, meminjam istilah Harry Poeze, merupakan
tempat terbaik untuk menimba ilmu hukum bagi para mahasiswa Indonesia. Sebagian besar orang
Indonesia yang belajar hukum kuliah di Fakultas Hukum Universiteit Le iden. Pada bulan September
1922 lwa berangkat ke Belanda bersama salah seorang temannya, Sartono.
lwa merupakan bagian dari gelombang baru kedatangan pelajar Indonesia ke Belanda setelah Perang
Dunia I yang tidak lagi didominasi oleh keluarga kerajaan Jawa. Orang tua yang berlatar belakang birokrat
dan kelas menengah atas mulai mengirimkan anak-anaknya belajar ke Belanda.4
Hal ini dimungkinkan oleh kebijakan politik etis yang menawarkan akses terhadap anak-anak yang berasal dari keluarga menengah atas untuk masuk ke pendidikan dasar dan menengah dengan bahasa pengantar bahasa Belanda. Alasan lain, sebagaimana dikemukakan Poeze, adalah lulusan pendidikan STOVIA dan Recht Schoollebih mudah melanjutkan pendidikan ke Belanda karena tidak harus menempuh ujian masuk. Di samping itu tersedia berbagai beasiswa pendidikan dengan syarat sesudah menyelesaikan pendidikan kedokteran atau pendidikan hukum mereka harus bekerja pada pemerintah Belanda beberapa tahun lamanya.
Di antara gelombang baru kedatangan pelajar Indonesia ke Belanda ini terdapat nama-nama yang
kelak menjadi tokoh pergerakan, seperti Ali Sastroamidjojo, Soetan Sjahrir, Achmad Soebardjo
yang keluarganya berlatar belakang pejabat rendah, Darmawan Mangoenkoesomo yang berasal dari
keluarga kepala sekolah, Arnold Mononutu yang merupakan anak seorang dokter, dan Moh. Hatta
yang keluarganya berlatar belakang ulama dan pedagang kaya. Selama menjadi pelajar di Universiteit Leiden, lwa Kusuma Sumantri tidak hanya menghabiskan hari-harinya dengan belajar. Ia terjun ke dunia pergerakan dengan bergabung ke dalam organisasi perkumpulan pelajar Indonesia, lndonesische Vereeniging. Pada waktu ia datang di Belanda sedang terjadi perubahan di dalam organisasi nasionalis ini. Organisasi yang pada awalnya bernama lndische Vereeniging dan hanya merupakan klub perkumpulan pelajar dengan ” orientasi senang-senang” ini kemudian berubah haluan menjadi radikal dan politis. Perubahan ini sebagian besar disebabkan oleh kedatangan generasi baru pasca-Perang Dunia I yang memiliki kesadaran politik jauh lebih tinggi dari generasi mahasiswa sebelumnya. Mereka pada umumnya memiliki pengalaman karena sudah terlibat dalam organisasi sosial-politik pemuda ketika masih berada di tanah air. Perubahan nama dari ” lndische” ke ” lndonesische” menyiratkan sikap yang lebih kuat sebagai orang Indonesia: bukan bagian ataupun orang Hindia Belanda.
Selang setahun bergabung dalam lndonesische Vereeniging lwa dipilih sebagai ketua, menggantikan
Hermen Kartawisastra. Naiknya lwa menjadi pemimpin lndonesische Vereeniging membuat
organisasi ini semakin berwatak antikolonial. Di bawah kepemimpinan lwa, lndonesische Vereeniging
mengemukakan tiga asas pokok yang menjadi pegangan tetap bagi lndonesische untuk tahun-tahun
mendatang: kemerdekaan bagi Indonesia, self-help, dan perjuangan ke arah kesatuan.
kemudian berkembang menjadi prinsip ” nonkooperasi” dalam arti lndonesische Vereeniging tidak akan
bekerjasama dengan pemerintah Belanda dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tujuan
organisasi ini, yaitu kemerdekaan Indonesia, kemudian disalurkan melalui organ majalah mereka yang
juga turut berganti nama dari Hindia Poetra menjadi Indonesia Merdeka. Pendahuluan edisi perdana
Indonesia Merdeka menyebutkan bahwa perubahan nama Hindia Poetra menjadi Indonesia Merdeka
mengungkapkan tujuan dan usaha organisasi ini, yaitu merdeka! Di samping itu kata Indonesia Merdeka
diharapkan dapat menjadi semboyan yang menarik pemuda Indonesia untuk berjuang mencapai
kemerdekaan.

Pada tahun 1925 lwa berhasil menyelesaikan studi dan mendapat gelar Meester in de Rechten (Mr.).
Pada tahun ini, di bawah kepemimpinan Soekiman Wirjosandjojo, lndonesische Vereeniging berganti
nama-dengan menggunakan terjemahan bahasa Melayu-menjadi Perhimpunan Indonesia (PI). PI
melandaskan perjuangan pada empat prinsip: swadaya, nonkooperasi, solidaritas, dan kesatuan
nasional. Tidak hanya berfokus untuk membangun kontak dengan pergerakan di tanah air, pada
tahun 1925 PI memiliki strategi baru untuk memperluas jaringan politik dengan organisasi dan aktivis
antikolonial internasional di Eropa. Perwakilan-perwakilan PI dikirimkan ke beberapa kota penting
di Eropa yang merupakan basis utama pergerakan antiimperialisme. lwa mendapat tugas berangkat
ke Moskow, Soviet, guna mempelajari eenheidsfront ‘front persatuan’. Di Moskow ia tinggal di asrama
pekerja, buruh, dan pelajar yang berasal dari daerah Timur; hal yang berbeda dengan Semaun yang
tinggal di hotel mewah. Untuk menambah uang keperluan hidup, ia mengajar di universitas dan
menulis buku.
Secara keseluruhan lwa tinggal selama satu setengah tahun di Soviet. Pada tahun 1927 PI-yang semakin aktif melebarkan jaringannya di dunia internasional-diundang menghadiri Kongres Menentang Kolonialisme dan lmperialisme di Brussels, Belgia. Salah satu hasil konferensi ini adalah kesepakatan membentuk Liga Anti lmperialisme dengan Moh. Hatta duduk sebagai salah satu anggota tertinggi. Keterlibatan PI dalam Liga Anti lmperialisme mengundang kekhawatiran Pemerintah
Belanda yang menganggap bahwa organisasi tersebut bernuansa radikal karena ada
beberapa anggotanya yang merupakan tokoh komunis internasional. Akhirnya pemerintah Belanda
menangkap para anggota PI yang berada di Den Haag dan Leiden, di antaranya Ali Sastroamidjojo,
Pamontjak, Hatta, dan Abdoelmadjid Djojoadhiningrat. lwa Kusuma Sumantri berhasil meloloskan
diri dari tangkapan polisi Belanda. Ia bersama Soebardjo pergi ke Belgia dengan membuat paspor baru
di Ostende. Dari Belgia ia terbang ke London. lwa hanya tinggal selama kurang dari seminggu di
London karena kondisi kesehatannya memburuk-sebetulnya kondisi ini sudah diderita sejak tinggal di
Moskow.
Dari London lwa pergi ke Paris melalui Southampton dan Boulogne. Hidup berpindah-pindah dengan kondisi kesehatan yang tidak baik membuat lwa berpikir pulang ke Indonesia. Namun, penangkapan aktivis komunis secara besar-besaran di Indonesia membuatnya menimbang-nimbang keinginan tersebut. Pada akhirnya lwa memutuskan kembali ke tanah air melalui perjalanan selama empat minggu dari Marseille, singgah di Singapura, kemudian tiba di Indonesia.

PENGACARA, POLITIK, DAN PENGASINGAN

Sekembalinya ke tanah air lwa Kusuma Sumantri diajak bergabung di kantor pengacara lskaq
Tjokrohadisurjo yang merupakan kawan lama di Pl. Atmosfer pergerakan sangat bergelora di Bandung
sebab kota ini merupakan markas Partai Nasional Indonesia (PNI) yang dipimpin oleh Soekarno. lwa
Kusuma Sumantri bersama dengan para alumni PI, di antaranya Mr. Sartono, Mr. Soenario, dan Mr.
lskaq, memutuskan bergabung dengan PNI, yang menurut mereka memiliki kesamaan visi dengan Pl.
lwa tidak lama bekerja di Bandung dan memutuskan pindah ke kantor pengacara Mr. Sartono di
Jakarta.
Di sini pun ia tidak lama karena diminta oleh pamannya di Medan, Dr. Abdul Manaf, membuka
kantor pengacara di sana. Di kota itu belum banyak pengacara sehingga mungkin terdapat banyak
kesempatan bagi lwa untuk membaktikan ilmunya. Ketika itu Medan merupakan salah satu wilayah
poenale sanctie sehingga kehadiran seorang pengacara Indonesia dapat membantu buruh-buruh yang
mengalami masalah akibat peraturan tersebut. Pertemuannya dengan kalangan buruh dan petani yang
terepresi di wilayah Deli dan sekitar Sumatera Timur mendekatkannya dengan politik kelas bawahY
Di Medan, lwa Kusuma Sumantri memimpin surat kabar Matahari Indonesia . Secara teratur ia
menyalurkan pandangan politiknya yang mengkritik pemerintah kolonial melalui tulisan-tulisannya di
media tersebut. Ia menjadi penasihat organisasi Pergerakan Persatuan Sopir dan Pekerja Bengkel yang dikenal dengan nama Persatuan Motoris Indonesia (PMI). Selain itu ia juga terpilih sebagai ketua
Opium Regis Bond Luar Jawa dan Madura (ORBLDM) dan penasihat organisasi kepanduan lndonesisch
Nationale Padvinders Organisatie (INPO). Di samping aktif dalam politik pergerakan, lwa juga
membantu orang-orang Kristen di Batak agar dapat diangkat sebagai pendeta yang sebelumnya hanya
didominasi oleh kalangan Eropa saja .
Tulisan-tulisan politiknya yang tajam mengkritik pemerintah kolonial, seperti “Janji Bohong” dan
“Omong Kosong”, di Matahari Indonesia membuat ia ditangkap tahun 1929 oleh pemerintah Belanda
yang semakin merasa insecure pasca kegagalan pemberontakan komunis 1926-1927. lwa dituduh
melakukan kegiatan aanslag tot omverwerping van het wettig gezag ‘berupaya menggulingkan kekuasaan yang sah’. lwa dipenjara di Medan selama setahun, dipindah ke Jakarta untuk kemudian dibuang ke Banda Neira Pengasingan yang dialami lwa di Banda Neira merupakan buah kebijakan pemerintah kolonial yang menekan mekarnya pergerakan antikolonialisme dengan tindakan langsung menangkap tokoh-tokoh nasionalis antikolonial, seperti Soekarno, Hatta, dan Sjahrir.
Sementara itu, di Banda Neira, sebelumnya telah terlebih dahulu diasingkan tokoh pergerakan nasional awal Indonesia, Tjiptomangoenkoesoemo. Setelah lwa Kusuma Sumantri menyusul Hatta dan Sjahrir diasingkan ke Banda Neira. lwa menghabiskan sekitar 10 tahun sebagai tahanan politik di Banda Neira. Untuk menghemat kebutuhan hidup setelah tunjangan dipotong akibat malaise, para tahanan biasanya bercocok tanam sayur mayur sendiri.
Selama di pengasingan lwa kembali mempelajari bahasa Arab dan agama Islam . Pada tahun 1941 ia
dipindahkan ke Makassar. Salah satu alasan pemindahan ini adalah keinginan Belanda memperkuat
politik antifasis terhadap ancaman Jepang yang melakukan ekspansi ke wilayah Indonesia. Sebagai
tahanan politik, gerak-gerik lwa di Makassar tetap dibatasi. Ia dilarang bepergian ke luar kota. Meskipun
demikian permintaannya menjadi pengajar di Taman Siswa dikabulkan. Di Taman Siswa lwa bertemu
dengan Manai Sophiaan. Ia juga berhubungan dengan tokoh lain, seperti Nadjamuddin Daeng Malewa
dan Sutan Jusuf Samah.
Ketika Jepang memasuki Makassar pada bulan Februari 1942, lwa dan para tokoh lainnya memilih
mengungsi ke luar kota, Sungguminasa. Akibatnya suasana kota Makassar dalam keadaan sunyi. Jepang
berusaha menghubungi para tokoh politik di Makassar agar bersedia menjalankan pemerintahan kota
seperti biasa.
Para tokoh Makassar memilih Nadjamuddin Daeng Malewa sebagai Walikota Makassar dengan dibantu
Sutan Jusuf Samah dan lwa Kusuma Sumantri. Jepang mengangkat lwa Kusuma Sumantri sebagai
Kepala Dai lchi Bucho (Kantor Pengadilan) pertama di Makassar. Meskipun mendapat posisi
strategis, lwa merasa tidak aman atas masa depannya di Makassar. Salah satu penyebabnya adalah
berita tentang pembersihan tokoh-tokoh politik di Banjarmasin oleh Jepang. Dengan alasan untuk
berobat, ia minta izin ke Jawa. Jepang meluluskan permintaan terse but, sehingga lwa pergi ke Surabaya
dengan berlayar selama lima hari . Ia menumpang teman lamanya di PI yang menjadi penasihat ekonomi
Jepang di Surabaya, Ali Sastroamidjojo.
lwa Kusuma Sumantri tidak tinggallama di Surabaya. Ia memutuskan pergi ke Jakarta. Bersama kerabat
lain di PI, A.A. Maramis, ia mendirikan kantor pengacara di Jakarta. Para tokoh pergerakan, seperti
Soekarno, Hatta, Ahmad Soebardjo, dan Sartono, menyambut kedatangan lwa di Jakarta. Selama di
Jakarta, lwa terjun ke dalam pergerakan bawah tanah melawan pemerintah Jepang. Menu rut Kahin, ada
empat kelompok pemuda bawah tanah melawan Jepang: (I) gerakan bawah tanah di bawah pimpinan
Sjahrir dengan mengembangkan gerakan di Jakarta, Garut, Cirebon, Semarang, dan Surabaya; (2)
kelompok persatuan mahasiswa yang terdiri dari mahasiswa kedokteran di Jakarta; (3) kelompok yang
dipimpin oleh Sukarni, yang di dalamnya ada Chaerul Saleh, Adam Malik, dan Wiguna; (4) kelompok
yang dipimpin oleh Amir Sjarifuddin, yang memiliki massa besar di kalangan golongan pemuda kiri.

Jepang yang mengetahui keberadaan jaringan organisasi bawah tanah ini melakukan penangkapan
terhadap tokoh-tokohnya. Benedict Anderson mengatakan bahwa meskipun gerakan pemuda pada
masa Jepang militan namun tidak terkoordinir dengan baik.
Ketika tanda-tanda kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II semakin tampak, para pemuda bergegas
mendorong para tokoh pergerakan untuk memproklamirkan kemerdekaan
Indonesia. Tanggal 14 Agustus 1945 berita penyerahan Jepang diumumkan oleh perwira Kaigun Jepang dalam pertemuan di sebuah rumah di Kebon Sirih . lwa Kusuma Sumantri menjadi salah satu tokoh yang hadir dalam pertemuan itu . lwa dan Ahmad Soebardjo berkata kepada para pemuda agar mereka segera menghubungi Soekarno. Para pemuda tersebut mendesak agar Soekarno dan Hatta, sebagai tokoh yang memiliki reputasi dalam pergerakan Indonesia, menyatakan kemerdekaan Indonesia dengan segera. Pada
tanggal 16 Agustus 1945 beberapa pemuda bahkan membawa Soekarno-Hatta ke Rengasdengklok.
Setelah melalui perdebatan akhirnya Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta untuk mempersiapkan
naskah proklamasi kemerdekaan. Naskah proklamasi semula diberi judul “Maklumat Kemerdekaan”,
namun setelah menerima usulan , termasuk dari lwa Kusuma Sumantri, judul tersebut diganti menjadi
“proklamasi”.Pada akhirnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan upacara sederhana di Pegangsaan Timur.

MENTERI SOSIAL PERTAMA

Dalam susunan kabinet pertama Indonesia setelah kemerdekaan, lwa Kusuma Sumantri diberi
mandat menjadi Menteri Sosial dan Perburuhan. lwa menghadapi masalah kembalinya romusha yang
dipekerjakan baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk dikembalikan ke tempat asalnya.
Selain itu hal mendesak yang dihadapi Kementerian Sosial adalah masalah fakir miskin dan gelandangan yang menumpuk di Jakarta.
Mereka terlantar sejak masa pendudukan Jepang. Tantangan lain yang juga dihadapi Menteri lwa Kusuma Sumantri adalah menghidupkan kembali organisasi buruh yang sempat kolaps pada masaJepang. lwa berhasil menggalang buruh-buruh dan dikumpulkan dalam Kongres Buruh yang diadakan
di Surakarta pada tanggal 7-9 Oktober 1945. Kebijakan lain yang dilakukan lwa selaku Menteri Sosial dan Perburuhan dalam melengkapi kelembagaan republik baru ialah membentuk Palang Merah Indonesia (PMI), yang dibangun bersama dengan Menteri Kesehatan Boentaran Mertoatmodjo pada
tanggal 19 September 1945.
Kiprah lwa Kusuma Sumantri dalam kabinet presidensial tidak berlangsung lama. Pada bulan November
1945 kabinet ini digantikan oleh kabinet parlementer yang dipimpin Sjahrir. Hubungan Sjahrir dengan lwa kurang begitu baik. Menurut lwa, Sjahrir sebagai ketua Badan Pekerja (BP) Komite Nasional
Indonesia Pusat (KNIP) berjalan sendiri tanpa kontrol anggota ataupun sidang anggota. Perundingan­
perundingan dengan lnggris dan Belanda yang disiapkannya mencemaskan pemimpin lain, seperti
Soekarno, Soebardjo, dan lwa. Tindakan Sjahrir tersebut dianggap lwa sebagai “inkonstitusionil”. Atas
sikap tersebut lwa menerima surat keputusan pemberhentian sebagai Menteri Sosial sesampainya di
Jakarta sepulang dari perundingan.
lwa memutuskan menjadi oposisi terhadap jalan diplomasi yang ditempuh Perdana Menteri Sjahrir. Ia bergabung dengan Persatuan Perjuangan (PP) yang dipimpin Tan Malaka yang juga menentang politik berunding dengan Belanda. PP memiliki slogan “merdeka 100%”. Gagasan mereka berpengaruh besar sebab Jenderal Soedirman secara terbuka memberikan dukungan dalam sebuah rapat terbuka di Purwokerto dengan mengatakan ” … lebih baik diatoom sama sekali daripada merdeka tak 00%”.
Perbedaan politik antara PP dan pemerintah yang semakin memanas berujung pada aksi penculikan
Sjahrir pada tahun 1946. Sebagai tindak balasan, para tokoh PP, seperti Tan Malaka, Yamin, Ahmad
Soebardjo, Boentaran, dan lwa, ditangkap oleh pemerintah dan dipenjarakan. lwa dipindahkan dari
satu penjara ke penjara lain sebelum akhirnya dibebaskan pada tanggal 9 Agustus 1948 oleh Presiden
Soekarno. lwa mendapat grasi dan namanya direhabilitasi karena tidak terbukti bersalah.
Ketika Belanda melaksanakan aksi militer kedua pada bulan Desember 1948, lwa Kusuma Sumantri
yang sedang berada di Yogyakarta ikut ditangkap bersama dengan Soekarno dan Hatta serta pemimpin­
pemimpin lain seperti Sjahrir dan Ali Sastroamidjojo. Sesudah dibebaskan oleh Belanda, lwa masuk
Partai Murba yang didirikan oleh Tan Malaka, Chaerul Saleh, Sukarni, dan Adam Malik pada tahun Ia diminta Partai Murba menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat
(DPR-RIS) mewakili kelompok progresif lembaga ini.
Jabatan penting yang diemban lwa berikutnya adalah Menteri Pertahanan dalam Kabinet Ali
Sastroamidjojo tahun 1953 mewakili faksi progresif. Posisi ini strategis, tetapi memiliki tantangan berat
sebab lwa harus membenahi perpecahan di dalam Angkatan Darat pasca peristiwa 17 Oktober 1952.
Program inti lwa menyatakan bahwa “wibawa militer harus dikembalikan ke dalam proporsi yang
sewajarnya”.
lwa membuat kebijakan yang menjadikan Jakarta sebagai daerah militer tersendiri yang
terpisah dengan Jawa Barat. Buah program tersebut adalah pembentukan Kodam V Jaya. Selain itu lwa
memberi perhatian kepada pembangunan asrama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dan
pensiun janda pahlawan. Perwira-perwira militer yang berprestasi pun diusulkan untuk mendapat
pendidikan di luar negeri.

Setelah Kabinet Ali Sastroamidjojo berakhir dan digantikan Kabinet Burhanuddin Harahap, lwa kembali
menjadi anggota DPR mewakili fraksi pembangunan. Ia juga menjadi Ketua Badan Musyarawah Sunda
(BMS). Pada tahun 1958 ia meninggalkan dunia politik dan bergabung ke dalam lembaga pendidikan. Atas usul Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan ia ditunjuk oleh Presiden Soekarno sebagai Rektor
Universitas Padjajaran (Unpad) di Bandung. Ketika menjabat Rektor Unpad, lwa mengusulkan adanya
Undang-undang (UU) Perguruan Tinggi untuk memperbaiki mutu pendidikan.Ia juga menghapus
sistem perploncoan yang feodal dan diganti dengan sistem pengenalan biasa yang lebih egaliter.
Saat menjabat sebagai Rektor Unpad inilah lwa dikukuhkan sebagai guru besar di bidang hukum pidana. Ia menyampaikan pidato pengukuhan berjudul “Revolusionisasi Hukum Indonesia”.

Baca Juga : Daftar SMK di Pemalang

MENTERI PTIP, MANIPOL-USDEK, PEREMAJAAN UNIVERSITAS, DAN UU PERGURUAN TINGGI

Pada penghujung dasawarsa 1950-an krisis di bidang politik, militer, dan kedaerahan yang menggerogoti
demokrasi parlementer berubah menjadi pukulan mematikan. Sederet kabinet yang dibentuk oleh
koalisi partai ternyata gagal menentukan arah politik dan malah melahirkan konflik-konflik politik yang
tiada habisnya. Dalam tubuh internal angkatan darat serta hubungan politik antara politisi dan militer
tidak selalu stabil. Masalah tersebut diperparah oleh tumbuhnya permusuhan di daerah-daerah yang
tidak puas atas mekanisme pengaturan hubungan antara pusat dan daerah. Percikan yang terjadi di
beberapa daerah di Sumatera dan Sulawesi membuka peluang bagi Soekarno mengambil alih kendali.
Soekarno, yang mengeluhkan kecilnya peran presiden sebagaimana diamanatkan Undang-undang
Dasar Sementara (UUDS) 1950, mengajak rakyat memikul bersama kegagalan demokrasi liberal
danvmendukung gagasannya mengenai demokrasi terpimpin yang dianggap lebih sesuai dengan alam
kenyataan lndonesia.
Dalam pandangan Soekarno, demokrasi liberal bertentangan dengan proses politik yang dibutuhkan oleh Indonesia. Segala lembaga yang didasarkan pada filosofi tersebut harus disingkirkan, termasuk parlemen yang ada, dan diganti dengan model kepemimpinan serta perencanaan yang berpandangan benar. “Apabila kita hendak membangun masyarakat sosialis di Indonesia maka kita harus memiliki perencanaan komprehensif, dan perencanaan tersebut harus dijalankan dengan pengarahan yang cakap, jadi kita harus punya demokrasi terpimpin,” kata Soekarno dalam diskusi dengan Dewan Nasional ketika menggodok konsep demokrasi terpimpin pada bulan Juli 1958.
Pada tahun 1959, melalui Dekrit Presiden, Soekarno menghapus UUDS 1950, membubarkan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS), dan memberlakukan kembali Undang-undang Dasar
(UUD) 1945. Dengan langkah tersebut Soekarno ingin mengembalikan Indonesia ke jalan politik yang
semestinya, yaitu berdasarkan semangat revolusi antiimperialisme dan bukan berdasarkan ideologi
liberal. Hal ini diungkapkan secara gamblang oleh Soekarno dalam pidato pada Hari Kemerdekaan
Indonesia tahun 1959. Bagi Soekarno, tahun 1959 merupakan tahun “penemuan kembali revolusi kita”
sesudah melewati masa 1950-1955 yang kacau balau. Setelah melewati masa itu, menurut Soekarno,
kita mengalami purgatorio ‘penyucian’ dan melanjutkan perjalanan Indonesia di atas rei revolusi demi
mengejar cita-cita revolusi, yaitu masyarakat adil dan makmur. Sarana mencapai tujuan itu hanya bisa melalui demokrasi terpimpin, yang merupakan demokrasi kekeluargaan, tanpa anarki liberalisme, tanpa autokrasi diktator.
“Manifesto Politik” yang digaungkan oleh Soekarno lewat pidatonya tersebut dilengkapi dengan simbol-simbol ideologis, yaitu loyalitas terhadap UUD 1945, sosialisme Indonesia, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, dan kepribadian Indonesia. Rangkaian simbol­ simbol ideologis ini kemudian dipopulerkan dengan akronim “Manipoi-USDEK”, singkatan yang melambangkan kegemaran Soekarno melontarkan slogan-slogan yang menyengat.
Salah satu lembaga strategis yang dapat menyalurkan dan menanamkan gagasan Manipoi-USDEK
secara efektif kepada masyarakat adalah lembaga pendidikan, terutama perguruan tinggi. Sebagai salah satu alat revolusi, perguruan tinggi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan
alat kekuatan revolusi. Sehubungan dengan hal itu, untuk mendukung penyebaran gagasan
Manipoi-USDEK, Pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden No.l30 tanggal 14 April 1961
yang isinya mengatur pengelompokan baru Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan
(Kementerian PP dan K). Berdasar keputusan terse but Kementerian PP dan K dipecah menjadi
dua: Kementerian Pendidikan Dasar dan Kebudayaan (PO dan K) dan Kementerian Perguruan
Tinggi dan llmu Pengetahuan (Kementerian PTIP). Dasar pembagian ini adalah masalah perguruan
tinggi membutuhkan perhatian khusus yang diperlukan satu kementerian baru yang khusus untuk
mengurusnya.
Kemnterian PTIP dipimpin oleh Menteri Perguruan Tinggi dan llmu Pengetahuan (Menteri PTIP). Ada
dua tugas Kementerian PTIP, yaitu (I) mengatur, menyelenggarakan, membimbing, dan mengawasi
semua usaha pendidikan tinggi dan yang bertalian dengan itu, baik negeri maupun swasta; serta (2)
membimbing dan mengawasi perkembangan ilmu pengetahuan. Seluruh kebijakan politis-teknis
ditetapkan oleh Menteri PTIP bersama Menteri PP dan K, namun kebijakan yang berkaitan dengan hal
teknis ditetapkan pelaksanaanya oleh Menteri PTIP.Presiden Soekarno menunjuk Prof. lwa Kusuma
Sumantri Sebagai Menteri PTIP pertama atas saran beberapa pihak, termasuk Dr. Prijono. Wewenang
perguruan tinggi yang sebelumnya dipegang Dr. Prijono sebagai Menteri PO dan K dialihtugaskan di
bawah Kementerian PTIP.
Pada awalnya lwa Kusuma Sumantri merangkap jabatan sebagai Menteri PTIP, Rektor Unpad, dan
anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Namun karena intensitas tugasnya yang luar biasa
sibuk, tugas sebagai Rektor Unpad digantikan sementara oleh drg. Suriasumantri yang kemudian
diganti oleh Sanusi Harjadinata, mantan Gubernur Jawa Barat, Menteri Dalam Negeri, dan Duta
Besar Rl di RPA. Salah satu tugas utama Kementerian PTIP di bawah lwa Kusuma Sumantri
adalah agar konsepsi Manipoi-USDEK dapat diimplementasikan di lingkungan pendidikan tinggi.
Pemerintah mengharap bahwa kementerian ini dapat melengkapi Kementerian PD dan K menuju ke
arah tercapaianya doktrin revolusi, yakni terciptanya masyarakat sosialisme Indonesia. Penjelasan
umum Undang-undang (UU) No. 22 tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi menyebutkan bahwa
“Perguruan tinggi adalah alat revolusi. Tujuannya adalah membentuk manusia susila yang berjiwa
Pancasila dan bertanggung jawab akan terwujudnya masyarakat sosialis Indonesia yang adil dan
beradab”.
Soekarno, dalam pidato di hadapan para mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) di Sitihinggil
Yogyakarta, tanggal 7 April 1961, menyatakan bahwa pembentukan kementerian baru, Kementerian
PTIP, yang menterinya lwa Kusuma Sumantri, bertujuan mendidik para pemuda Indonesia agar tidak
terkena apa yang disebut sebagai “subversi mental”.60
Menurut Soekarno, subversi yang mengancam Indonesia bermacam-macam, tidak hanya dalam bentuk subversi politik, subversi ekonomi, subversi senjata, tetapi juga subversi mental. Dalam pidato tersebut Soekarno mengkhawatirkan bahwa subversi mental paling rentan subur di kalangan mahasiswa. Oleh sebab itu, ketika melantik lwa sebagai Menteri PTIP, Soekarno mengamanatkan untuk mengatasi subversi mental tersebut. Sesudah pelantikan lwa, Soekarno menyapanya untuk berbicara. Soekarno berbisik, “Sekarang Pak lwa saya pasrahi mendidik, menjaga pendidikan daripada pemuda-pemuda kita, terutama sekali mahasiswa dan mahasiswi. Ketahuilah mahasiswa dan mahasiswi itu adalah sangat subur alamnya untuk subversi mental. Jangan sampai ada subversi mental, Pak lwa, di dalamnya kalangan mahasiswa-mahasiswi kita, sebab manakala mahasiswa-mahasiswi kita kena subversi mental, sama dengan tanah air kita kena subversi mental, hancur lebur tanah air kita ini . . .. “
Menurut Rosihan Anwar, lwa tidak hanya diserahi mahasiswa, tetapi juga diserahi tugas mengatasi
problem subversi mental di kalangan para guru besar. Anwar bercerita bahwa “konon menurut cerita orang dalam, salah satu tugas penting yang harus dikerjakan oleh lwa Kusuma Sumantri adalah
mengadakan pembersihan di kalangan para guru besar UGM yang dikatakan masih merupakan ‘benteng
reaksioner’ atau javaans bo/werk yang belum sepenuh hati menerima Manipoi-USDEK dan karena
itu harus di-retoo/”. Masih ada sebagian guru besar di UGM yang kurang bersemangat menerima
Manipoi-USDEK dan tidak mengimplementasikannya ke dalam sistem pembelajaran secara mendalam
sehingga oleh karena itu sikap mereka kurang revolusioner progresif.63
Dalam otobiografinya, lwa Kusuma Sumantri mengatakan bahwa banyak sekali tugas yang dihadapi oleh
kementeriannya, namun satu hal yang penting adalah melakukan peremajaan tenaga-tenaga pengajar dan rektor universitas supaya sesuai dengan negara-negara lain . Menurut lwa, para pengajar yang sudah
tua tidak dapat diandalkan lagi karena kalah cepat, kalah efisien, dan kalah maju dibanding tenaga yang
lebih muda. Oleh sebab itu lwa menyampaikan usul peremajaan dengan mengganti rektor-rektor yang
sudah lanjut usia dengan tenaga-tenaga yang lebih muda.
Dalam pandangan lwa, para ahli yang sudah berusia lanjut, seperti Prof. Sardjito dan Sadaryun, sudah waktunya beristirahat. Para tenaga yang lebih muda yang akan menggantikan mereka. Segi nasionalisme dosen yang sudah berusia lanjut pun harus dipupuk agar mereka tidak memiliki mental kolonial. Dalam catatan Safwan dinyatakan bahwa pada masa lwa menjabat Menteri PTIP masih banyak dosen dan rektor yang sudah berusia lanjut dan sebagian di antaranya masih berjiwa Belanda. Oleh karena itu lwa melakukan peremajaan dan penggantian untuk mengikis habis sisa-sisa Belanda yang dianggap tidak sesuai dengan alam kemerdekaan.
Toyib Hadiwijaya, yang menggantikan lwa sebagai Menteri PTIP, dalam otobiografinya mengatakan
bahwa pada masa lwa Kusuma Sumantri dilakukan pemindahan guru besar dari UGM dan Unpad ke
Universitas Indonesia (UI)Y Mungkin inilah bagian dari strategi pemerintah untuk mengatasi masalah
subversi mental di kalangan tenaga pendidik.
Demi mendapatkan pemahaman tentang kualitas tenaga pengajar, baik dari dunia Barat maupun Timur,
pada pertengahan tahun 1961 lwa berangkat ke Eropa Barat dan Eropa Timur. Ia pergi ke London School
of Economics di London untuk bertemu dengan sejarawan besar dunia yang terkenal, khususnya sejarah
peradaban, Arnold Toynbee. lwa bersama rombongan juga melakukan studi banding ke Rusia, Jerman
Timur, Hungaria, Rumania, dan Bulgaria. Ia merintis program mencari tenaga pengajar dari sana untuk
menyumbangkan pendapat dan gagasan terhadap perkembangan perguruan tinggi di lndonesia;
bahkan, dalam pengakuan lwa, terdapat beberapa pengajar yang menawarkan diri sebagai pengajar di Indonesia. Dalam periode lwa Kusuma Sumantri sebagai Menteri PTIP yang singkat terdapat dua universitas baru yang didirikan, yaitu Universitas Syah Kuala di Kutaraja terhitung mulai I Juli 1961 dengan SK. MPTIP No. 11/1961 dan Universitas Sulawesi Utara dan Tengah di Manado yang berubah menjadi Universitas Sam Ratulangi terhitung mulai 4 Juli 1961 dengan SK. MPTIP 22/1961. Usaha lain yang dilakukan lwa mewujudnyatakan UU Perguruan Tinggi. UU Perguruan Tinggi bertujuan membentuk manusia susila yang berpengetahuan luas. UU ini juga berkait erat dengan maksud program peremajaan dan pembersihan dosen-dosen yang tidak bermental progresif di lingkungan universitas.
Kebijakan lwa Kusuma Sumantri mengadakan peremajaan dan pembersihan tenaga pengajar di
perguruan tinggi yang bermental kolonial menimbulkan gejolak sosial-politik. Reaksi datang terutama
dari orang-orang yang merasa dirugikan oleh kebijakan tersebut.
lwa menegaskan bahwa ia tidak menyetujui tenaga pengajar perguruan tinggi yang berbau ke-Belanda-Belanda-an a tau mereka yang telah berusia lanjut bukan karena alasan pribadi, namun demi kepentingan pendidikan dan para mahasiswa ke depan. Meskipun demikian tetap ada beberapa pihak yang menentang kebijakan tersebut, bahkan mencoba menurunkan lwa Kusuma Sumantri dari kursi Menteri PTIP.
Pada bulan Maret 1962 lwa Kusuma Sumantri diundang Presiden Soekarno ke lstana Bogor. Dalam
pembicaraan di istana inilah Soekarno menanyakan kebijakan lwa mengenai peremajaan dan pembersihan di perguruan tinggi. Soekarno bertanya kepada lwa , “Mengapa Kang lwa menjadi reaksioner begitu? ” lwa menjawab, “Lho, bukan saya yang reaksioner, justru merekalah yang reaksioner.” Dalam otobiografinya yang disunting oleh Nina Herlina Lubis, lwa Kusuma Sumantri mengatakan bahwa
“Presiden Soekarno tidak mempunyai alasan lain untuk memberhentikan saya dari jabatan Menteri
PTIP, dan saya mengerti hari itu rupanya hari terakhir saya sebagai Menteri PTIP”.
Penulis biografi lwa Kusuma Sumantri, Safwan, menganalisis bahwa demi menghindarkan perpecahan dan pertentangan yang berlarut-larut, akhirnya lwa diganti oleh Prof. Dr. lr. Toyib Hadiwijaya, yang pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Pertanian Ul , pada tanggal 12 Maret 1962.
Presiden Soekarno memberi jabatan lain kepada lwa sebagai Menteri Negara. Selama empat tahun lwa Kusuma Sumantri menjabat Menteri Negara. Setelah tidak diikutkan lagi sebagai menteri dalam Kabinet I 00 Menteri oleh Soekarno tahun 1966, lwa memilih memasuki masa pensiun dari semua jabatan pemerintahan. Untuk mengisi waktu luangnya ia menulis buku sampai akhir hayat. Karya-karya yang pernah dipublikasikan antara lain ilmu Hukum Keadilan, Sejarah Revolusi Indonesia jilid I sampai Ill, Ke Arah Perumusan Konstitusi Baru,
Pengantar ilmu Politik, Pokok-Pokok ilmu Politik, dan Pemberontakan 30 September. Prof. lwa Kusuma Sumantri menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Umum Pusat Cipto Mangunkusumo akibat penyakit jantung pada hari Sabtu 27 September 1971 setelah beberapa hari menjalani rawat inap. Atas jasa-jasanya bagi kemerdekaan Indonesia dan sumbangsihnya bagi pemerintah Indonesia lwa Kusuma Sumantri berhak untuk dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, namun atas permintaan keluarga dan pesan pribadi sebelum meninggal ia dimakamkan di Pemakaman Karet. Upacara pemakaman dilakukan secara kenegaraan. Menteri Sosial Mintareja menjadi lnspektur
Upacara untuk mengenang lwa sebagai Menteri Sosial Republik Indonesia yang pertama.
Upacara pemakaman dihadiri oleh para pejabat negara, antara lain Menteri Kehakiman Prof. Oemar Senoaji, Menteri Dalam Negeri Amir Machmud, Menteri P & K Mashuri, dan Gubernur Daerah lstimewa
Jakarta Ali Sadikin.

Sumber : Buku ” Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 1945-2018 ” Penerbit Direktorat Sejarah, Direktorat Jendaral Kebudayaan Kemdikbud Tahun 2018