Menteri Pendidikan Masa Jabatan 27 Oktober 2014 – 27 Juli 2016
Anies Rasyid Baswedan, Ph.D. adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) dalam Kabinet
Kerja pada pemerintahan Presiden Joko Widodo tahun 2014-2016, tetapi kemudian digantikan oleh
Muhadjir Effendy. Anies Baswedan dilahirkan di Kuningan, Jawa Barat, tanggal 7 Mei 1969, dari keluarga
pendidik. Ayahnya, Rasyid Baswedan, adalah mantan Wakil Rektor Universitas Islam Indonesia; sedang
ibunya, Aliyah, adalah guru besar Universitas Negeri Yogyakarta. Pendidikannya, dari Taman Kanak
kanak (TK) sampai perguruan tinggi, diselesaikankan di Yogyakarta.
Anies mulai mengenyam bangku pendidikan pada umur lima tahun saat bersekolah di TK Masjid
Syuhada. Menginjak umur enam tahun ia masuk Sekolah Dasar (SD) Laboratori, Yogyakarta. Setelah
lulus SD ia diterima di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 5 Yoyakarta dan kemudian Sekolah
Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 Yogyakarta. Sejak sekolah di SMP dan SMA Anies aktif dalam
Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS).’ Pada tahun 1989 ia kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas
Gajah Mada (FE UGM). Selanjutnya ia melanjutkan pendidikan melalui program beasiswa di University
of Maryland, Amerika Serikat, untuk gelar magister dan pada tahun 1999 kuliah doktoral di Northern
Illinois University, Amerika Serikat.
Sejak kecil Anies aktif dalam berbagai organisasi yang mengasah kemampuan kepemimpinannya.
Ia menjadi Ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) SMA 2 Yogyakarta dan pada tahun 1985 terpilih
menjadi Ketua OSIS se-lndonesia. Pada tahun 1987 ia terpilih mengikuti program pertukaran pelajar
AFS dan tinggal selama setahun di Milwaukee Wisconsin, Amerika Serikat. Proses kepemimpinan
terbina kembali ketika ia menjadi mahasiswa di UGM. Ia aktif dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan
baik intra maupun ekstra universiter. Ia menjadi Ketua Senat UGM dan aktif di Himpunan Mahasiswa
Islam (HMI). Ia pun pernah menjadi pembawa acara di TVRI dalam program ”Tanah Merdeka”.
Pada tahun 2005 Anies menjadi Direktur Riset The Indonesian Institute, suatu organisasi yang fokus
pada riset dan analisis kebijakan publik. Ia sangat peduli pada bahasan otonomi daerah dan desentralisasi. Pada tahun 2009, saat berumur 38 tahun, ia terpilih menjadi Rektor Universitas Paramadina dan tercatat sebagai rektor termuda di Indonesia. Ketika menjadi Rektor Universitas Paramadina ia
membuat program Paramadina Fellowship yang memberikan kesempatan kepada para mahasiswa tidak
mampu, untuk kuliah gratis di universitas tersebut. Selain itu Anies membuat mata kuliah Pendidikan
Anti Korupsi yang menjadi mata kuliah wajib.
Baca Juga : Daftar Menteri Pendidikan Indonesia
INDONESIA MENGAJAR
Sebagai aktivis Anies memiliki berbagai kegiatan dan pemikiran. Beragam program yang digagas oleh
Anies sangat berhubungan dengan dunia pendidikan dan generasi muda Indonesia. “Gerakan Indonesia
Mengajar” menjadi salah satu bagian kebijakan yang dianggap mampu mengembangkan keahlian tenaga
pendidik muda ke seluruh pelosok wilayah negara ini. Ia juga menginisiasi kelas inspirasi dengan
menggerakkan ribuan orang di berbagai kota untuk mengorganisasi dan mengajar selama satu hari di
Sekolah Dasar. Program Indonesia Mengajar dilatarbelakangi oleh beberapa hal, antara lain pelajaran dari berbagai generasi, perjalanan aktivitas pengabdian dan interaksi dengan berbagai masyarakat, serta pengetahuan modern yang dipetik dari dunia akademis global. Gerakan Indonesia Mengajar diilhami oleh program Pengerahan Tenaga Mahasiswa (PTM) yang dicetuskan Rektor UGM tahun 1950-an untuk mengisi kekurangan guru SMA di daerah. Gerakan Indonesia Mengajar dimulai pada tahun 2009 dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan merekrut lulusan baru dari universitas. Pengiriman guru-guru muda ke berbagai pelosok berfungsi menularkan optimisme, menebar inspirasi, dan menjadi jendela kemajuan di tingkat rakyat bawah. Program ini, tidak diragukan lagi , memberi inspirasi kepada masyarakat yang berpendidikan. Selain itu tanggapan terhadap panggilan lulusan muda Indonesia untuk menjadi guru selama satu tahun juga mengesankan. Dalam empat periode, 19.518 lulusan S-1 mendaftar untuk memperebutkan 242 tempat. Keterbelakangan dan ketertinggalan merupakan “pakaian” orang-orang di daerah terpencil, tetapi kehadiran guru-guru muda mendorong mereka memiliki ambisi, memiliki impian, dan menumbuhkan harapan dalam membuka pintu menuju masa depan yang jauh lebih baik. Gerakan Indonesia Mengajar menjangkau lebih dari 20.000 siswa di 136 desa. Misi Gerakan
Indonesia Mengajar adalah (I) mengisi kekosongan guru di daerah pedalaman dan (2) menjadi wahana kepemimpinan anak muda agar memahami kondisi masyarakat Indonesia seungguhnya.
Adapun tujuan langsung program ini adalah untuk melengkapi sumber daya pemerintah yang tidak
memadai dalam pengelolaan pendidikan. Indonesia Mengajar secara konkret menangani kekurangan
guru secara memadai dan berkualitas di daerah-daerah terpencil. Indonesia Mengajar juga dimaksudkan
untuk menginspirasi melalui pemenuhan janji kemerdekaan kepada masyarakat Indonesia, karena janji
kemerdekaan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa belum terpenuhi secara me rata di seluruh pelosok
kepulauan Indonesia. Anies mengajak masyarakat untuk ambil bagian dalam meningkatkan pendidikan.
Ia juga mengizinkan konsep program tersebut ditiru oleh orang lain. “Tidak apa-apa untuk menyalin
manajemen, proses rekrutmen. Sejak awal , IM tidak pernah berpura-pura memperbaiki semua masalah
pendidikan di Indonesia,” katanya di depan para wartawan. Indonesia Mengajar diadakan tidak hanya
untuk memenuhi kebutuhan guru di daerah terpencil, tetapi juga untuk mempersiapkan pemimpin
kelas dunia dengan pemahaman akar rumput. Dalam penjelasannya, ia mengutip suatu penelitian yang
dilakukan oleh McKinsey, bahwa 80 persen lulusan Indonesia tidak dapat diterima di perusahaan global
karena masalah bahasa. Hal ini terjadi karena Indonesia sedang mengalami transformasi identitas.
Selain Indonesia Mengajar, Anies juga melakukan Gerakan Indonesia Menyala, yakni gerakan penggalangan buku dan perpustakaan. Gerakan tersebut dilatarbelakangi oleh pentingnya buku dan kebutuhan buku yang sangat tinggi di daerah-daerah pedalaman. Prepustakaan ini tersebar di 140 SO di 16 kabupaten.
Anies Baswedan adalah pemimpin muda di Indonesia yang memiliki prestasi baik secara nasional maupun
internasional. Pad a bulan Juli 20 I 0 ia menjadi satu-satunya orang Asia Tenggara yang termasuk 500 muslim paling berpengaruh di dunia menurut Pusat Studi Strategis Islam Kerjaaan di Yordania. Anies Baswedan dengan media jejaring sosialnya, dibaca dan dikenal oleh ratusan ribu pengikutnya. Ia menggunakan akun media sosial tidak hanya sebagai alat komunikasi, namun juga dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan dan untuk mengkonstruksi citra diri pada follower-nya . Salah satu akun media sosial yang sering digunakannya ialah instagram. Ia menggunakannya pertama kali pada tahun 2013, dan mengunggah foto pertama kali pada tanggal 11 September 2013.
Baca Juga : Agung Wicaksono, S.Pd. M.Pd
PEMIKIRAN TENTANG PENDIDIKAN
Sebagai aktivis dan praktisi pendidikan, Anies Baswedan memiliki beberapa pemikiran yang berkaitan
dengan pendidikan. Menurut Anies Baswedan pendidikan adalah kunci untuk meraih perubahan dan
sebagai escalator sosial ekonomi. Kemajuan Indonesia bisa diraih jika keterdidikan menjadi sebuah
kewajaran. Perbaikan kualitas guru dan kepemimpinan kepala sekolah menjadi kunci utama perbaikan
pendidikan. Kekayaan utama bangsa Indonesia adalah manusianya dan bukan hanya sumber daya alam
(SDA) yang melimpah. Jika manusia Indonesia terdidik, tercerdaskan, dan tercerahkan, maka Indonesia
akan sejahtera dan mendominasi dunia. Berkaitan tentang guru, Anies Baswedan menyatakan bahwa guru adalah tokoh pusat dalam ekosistem pendidikan, sehingga guru menjadi fokus utama pembenahan manajemen pendidikan nasional. Menurutnya, guru adalah kunci dalam membangun ekosistem pendidikan yang sehat, terutama melalui perannya dalam proses pendidikan. Oleh karena itu penting untuk terus meningkatkan mutu guru dalam pembenahan manajemen pendidikan nasional. Empat aspek utama dalam manajemen, persiapan, dan pengembangan guru, yaitu (I) ketersediaan, (2) kualitas, (3) distribusi, dan (4) biaya. Kebijakan yang saat itu ada menekankan pada perlunya keselarasan antara keempat dimensi tersebut, yang kemudian dimodifikasi ke dalam berbagai peraturan dan perundang-undangan. Peningkatan Manajemen dan Pengembangan Guru merupakan salah satu prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (RENSTRA) 2015-2019.
Pelaksanaan pendidikan berkait dengan anak Indonesia di masa depan. Menurut Anis, anak-anak
Indonesia membutuhkan kompetensi global untuk bisa bersaing di lingkungan dunia yang disertai
pemahaman empati yang mendalam. Kelompok berpendidikan wajib mendidik kelompok lain yang
kurang terdidik dan tidak hanya terus mengecam kekurangan pendidikan saja. Dalam kaitan penyelenggaraan pendidikan, Anies berpendapat bahwa pendidikan bukan tanggung jawab pemerintah semata, melainkan juga tanggung jawab seluruh bangsa. Kita harus mengembalikan pola pikir ke masa awal kemerdekaan ketika kita tidak mengandalkan semua hal di tangan pemerintah. Fungsi pendidikan
tidak hanya untuk mendidik individu, tetapi untuk mengubah kelas. Namun meningkatnya biaya pendidikan membuat siswa dari keluarga miskin semakin sulit mengakses pendidikan tinggi,
terutama jika mereka akademisi yang berkinerja buruk. Pendidikan harus membangun optimisme, yakni optimisme melawan arus keprihatinan publik tentang berbagai masalah sosial dan krisis ekonomi yang melanda negara. Anies mencatat bahwa orang Indonesia, biasanya, pesimis dan berpandangan negatif tentang Indonesia. Optimisme dapat menular dari para pemimpin ke rakyatnya.
TERJUN KE DUNIA POLITIK
Meskipun pada dasarnya Anies tidak memiliki catatan pribadi sebagai kader partai politik sebelumnya,
namun ia mengikuti berbagai kegiatan politik. Salah satu di antaranya konvensi bakal calon Presiden
yang dilakukan oleh Partai Demokrat. Ia mengikuti konvensi tersebut yang digunakannya untuk
menyampaikan pemikiran dan pendapat mengenai kepeduliannya terhadap daerah terpencil di Indonesia. Dalam hal kepemimpinan, menurutnya, perlu konsep kepemimpinan layaknya bermain
angklung yang satu sama lain saling terlibat turun tangan dan membentuk satu kesatuan yang utuh.
Pada konvensi berikutnya ia mengungkapkan ide untuk mewujudkan janji kemerdekaan dengan
strategi politik yang ia namakan “Indonesia 1945”. Angka 1945 merupakan akronim dari I semangat,
9 pekerjaan, 4 janji kemerdekaan, dalam 5 tahun. Strategi politik tersebut merupakan ikhtiar Anies
untuk ikut melunasi janji kemerdekaan yang telah disusun oleh para pendiri republik ini.
Kebijakan untuk mengurangi tayangan tidak mendidik pada acara televisi juga perlu menjadi perhatian dengan cara menguarangi sponsor yang menjadi bagian acara televisi tersebut. Masalah kesehatan pun tidak luput dari perhatian Anies saat konvensi di Bali. Ia menegaskan bahwa anggaran kesehatan perlu dinaikkan, di samping sektor pariwisata dan pengadaan kredit usaha rakyat juga perlu dipermudah.
Berikutnya, saat konvensi di Balikpapan, Anies menyoroti masalah perbatasan yang dianggap sangat
penting untuk kemajuan Indonesia di masa depan. Perlu perhatian lebih untuk masyarakat perbatasan
dalam memahami apa dan bagaimana kebutuhan diperlukan. Gabungan antara transportasi, pendidikan,
dan kesehatan merupakan salah satu kunci utama perbaikan masalah di perbatasan. Di samping itu
perlu dilakukan program padat karya untuk meningkatkan kualitas kemanusiaan. Permasalahan di
lembaga hukum juga menjadi bagian yang menjadi perhatiannya. Masalah utama di bidang hukum adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat pada lembaga penegak hukum dengan menempatkan orang orang baik dan berkompeten pada lembaga-lembaga tersebut.
Masalah yang juga menjadi bagian yang dikritisinya adalah wilayah Indonesia bagian timur, meliputi masalah transportasi, infrastruktur, usaha mikro, dan manajemen pengembangan kualitas manusia.
Anies juga menyampaikan program yang dinamakan “Gerakan Turun Tangan”. Gerakan ini mendorong
anak-anak muda di seluruh Indonesia berperan aktif dalam gerakan politik. Turun tangan tak hanya
sekedar mendukung Anies, namun juga menciptakan politik yang sehat. Gerakan yang berdiri sejak
tahun 2013 ini bertujuan agar masyarakat turut serta menciptakan politik sehat dalam memilih
Presiden dan Wakil Presiden melalui Pemilu 2014. Relawan-relawan pada Gerakan Turun Tangan
ini tergabung melalui forum online di internet di seluruh wilayah di lndonesia. Gerakan ini juga
mendorong agar kampanye dilakukan sehat tanpa ada kampanye hitam. Anies ditunjuk sebagai
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) dalam Kabinet Kerja pada pemerintahan Presiden Joko Widodo (2014-2019). Penunjukannya sebagai Mendikbud memunculkan harapan perubahan dan inovasi pendidikan Indonesia ke depan, mengingat latar belakangnya sebagai akademisi dan politisi yang sangat memperhatikan dunia pendidikan. Hal ini tentu sesuai dengan Nawacita Pemerintahan kabinet Joko Widodo, terutama yang terkait dengan pendidikan, yakni meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, melakukan revolusi karakter bangsa, serta memperteguh kebhinnekaan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
KEBIJAKAN SEBAGAI MENTERI
Sebagai Mendikbud, Anies Baswedan mengeluarkan berbagai kebijakan yang diselaraskan dengan tiga
agenda prioritas Nawacita. Dalam dokumen Nawacita pad amasa kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres),
ketiga agenda prioritas tersebut mencakup program, antara lain, “Indonesia Pintar” melalui wajib
belajar 12 tahun bebas pungutan, membangun pendidikan kewarganegaraan, serta mengembangkan
insentif khusus untuk memperkenalkan dan mengangkat kebudayaan lokal. Perwujudan program pendidikan dalam Nawacita dilakukan dengan berbagai kebijakan yang dianggap ideal serta sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Kebijakan pertama adalah menunda pelaksanaan Kurikulum 2013 dan memberlakukan kembali Kurikulum 2006, serta menerapkan Kurikulum 2013 pada sejumlah sekolah terbatas sebagai uji coba. Faktor yang melandasi kebijakan penundaan Kurikulum 2013 adalah
ketidaksiapan pelaksanaan kurikulum dan banyaknya keluhan siswa, guru, dan orangtua siswa.
Kebijakan yang berkaitan dengan tujuan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) yang
ingin diterapkan oleh Anies Baswedan mengacu pad a persiapan peserta didik pad a mas a yang akan datang. Rencana pemberlakuan kurikulum sekolah dengan berbasis pada kemampuan dasar (kompetensi) pada hakikatnya didasarkan pada pemikiran memberdayakan peserta didik dalam kedudukannya sebagai
subjek belajar agar siap menghadapi tantangan kehidupan masa kini dan masa depan.
Kebijakan yang menjadi perhatian masyarakat adalah pelaksanaan Ujian Nasional (UN). Paradigma UN
sebagai suatu tantangan yang menakutkan perlu dihilangkan. Paradigma pemerintah sebagai pompa
yang menolong dan memberdayakan siswa sejak dini, alih-alih sekadar penyaring yang menghakimi dan
menghukum siswa pada bagian ujung proses pendidikan. Pemerintah perlu bertindak sebagai sosok yang
memberikan bantuan kepada peserta didik dalam memberi layanan untuk membentuk karakter dan
persiapan masa depan yang lebih baik sesuai dengan keterampilan yang dimiliki. Mengubah UN bukan
sebagai tolak ukur kelulusan, tetapi hanya sebagai pemetaan pemerataan kualitas pendidikan daerah.
Selain itu Anies juga membentuk lndeks lntegritas Ujian Nasional untuk mengukur kejujuran siswa di
setiap daerah. Nilai UN dilengkapi dengan penjelasan dan bukan hanya sekedar nilai. Tujuan besar di
balik kebijakan tersebut adalah membuat UN bukan sebagai hal yang menakutkan. Anis mengeluarkan
kebijakan “Ujian Nasional Perbaikan”. Para siswa yang merasa kurang dalam capaian nilai UN bisa
memperbaiki nilai melalui Ujian Nasional Perbaikan. Meski demikian siswa dengan nilai di bawah rata
rata tidak diwajibkan mengikuti ujian perbaikan (Susanti, 2016). Perhatiannya terhadap guru mendorong Anis melakukan pemberdayagunaan terhadap guru. Berkaitan dengan hal tersebut ia mengeluarkan kebijakan meningkatkan mutu guru dengan Ujian Kompetensi Guru (UKG). UKG bukan merupakan upaya yang dilakukan untuk menilai tinggi dan rendahnya kemampuan seorang guru, namun menjadi suatu acuan untuk menghasilkan guru yang memiliki inovasi dan daya saing sesuai dengan perkembangan zaman. Meski dijamin tidak akan dijadikan sebagai tolak ukur penilaian kualitas guru, namun tidak sedikit guru yang resah karena khawatir tidak mampu meraih hasil maksimal.
Pada tahun 2015 UKG diikuti oleh sekitar tigajuta guru di seluruh Indonesia. Dalam kaitan dengan kesejahteraan guru Anies mengupayakannya dengan berbagai program yang ditawarkan melalui kerjasama dengan berbagai pihak untuk, antara lain, melepaskan guru dari segala kepentingan politik praktis baik di pusat maupun daerah, mendorong masyarakat memberikan keistimewaan dan keutamaan pada guru-guru kita, dan membantu guru mengurangi pengeluarannya dengan mendorong dunia bisnis memberikan program potongan harga khusus bagi guru. Anies Baswedan pun sangat memperhatikan peran orang tua dalam pelaksanaan pendidikan. Pelaksanaan pendidikan di sekolah bukan hanya guru yang perlu melakukan pengarahan, namun orang tua juga diharapkan turut serta mengawasi dan mengevaluasi karena keluarga merupakan tempat utama yang memahami keadaan anak. Keluarga sebagai salah satu trisentra pendidikan merupakan tempat pendidikan pertama dan utama. Oleh karena itu sangat penting melibatkan orang tua secara aktif dalam proses pendidikan di sekolah agar pembelajaran yang diterima anak bisa selaras dan tidak saling meniadakan. Perlu pula disebarkan program-program yang mendukung orangtua agar mendapatkan panduan dan bimbingan dalam mengawal proses pendidikan dan tumbuh kembang anaknya. Keluarga merupakan titik awal dalam membentuk karakter seorang anak yang menjadi peserta didik di sekolah.
Keluarga memberi dampak signifikan pada kepribadian anak di sekolah dan diharapkan keterlibatan
orang tua di sekolah ini dapat menyelaraskan program-program pendidikan yang dilaksanakan sesuai
dengan harapan baik orang tua maupun pihak sekolah. Anies mengatakan bahwa orangtua perlu terlibat dalam mengantar anak ke sekolah. Mereka juga harus berinteraksi dengan para guru tidak hanya di hari pertama sekolah. Gerakan tersebut kemudian didukung oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan perusahaan swasta lain, sehingga orang tua tak perlu khawatir terlambat datang ke kantor masing-masing.
Kebijakan ini merupakan upaya untuk meningkatkan komunikasi antara orang tua dan guru yang mengajar dengan tujuan saling bekerja sama mengawasi kegiatan pelaksanaan pendidikan.
Kebijakan untuk meningkatkan interaksi antara orang tua dan guru sangat diperlukan, meskipun pada
pelaksanaannya terkadang kurang memuaskan. Melibatkan orang tua dalam pendidikan di sekolah memang sudah lama dirintis melalui apa yang dikenal dengan Badan Penunjang Pelaksanaan Pendidikan (BP3) atau Persatuan Orang Tua dan Guru. Peran orang tua dalam pendidikan dan belajar anak melalui BP3 dapat ditingkatkan pada pembelajaran anak. Sebagai contoh, untuk meningkatkan pembelajaran anak, kerja sama antara sekolah dan orang tua dapat ditingkatkan melalui visitasi atau guru yang memberi tugas-tugas pekerjaan rumah secara jelas dan terarah
Keterlibatan dan peran serta masyarakat tentu merupakan upaya yang sangat diharapkan karena
kerjasama antar kedua belah pihak sangat penting untuk menghasilkan peserta didik yang mampu
menjadi memimpin bangsa pada masa yang akan datang. Sekolah, dalam hal ini guru dan kepala sekolah,
juga harus menyadari bahwa masyarakat merupakan sumber daya dan untuk memanfaatkannya
diperlukan perencanaan mulai dari yang sederhana sampai pada yang kompleks serta dari jangka
pendek sampai jangka panjang,
Upaya Anies “membuka kembali” peran serta masyarakat dalam mendidik calon pemimpin bangsa
merupakan sebuah terobosan. Terobosan ini penting karen a ada kecenderungan orang tua menyerahkan
masalah pendidikan anaknya kepada sekolah. Jika ada yang salah terhadap anak, maka sekolahlah
yang dipersalahkan. Menjalin hubungan antara masyarakat dan sekolah merupakan bagian untuk
meningkatkan program pendidikan yang diharapkan serta memperkecil timbulnya kesalahpahaman
yang terjadi antara sekolah dan masyarakat dalam pembelajaran. Hubungan sekolah dengan orang tua
dan masyarakat dalam kaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pendidikan harus dikelola secara
baik sehingga dapat memberi manfaat yang besar bagi pendidikan anak dan bagi kemajuan masyarakat
secara keseluruhan. Kebijakan ini merupakan suatu langkah yang tepat untuk menghasilkan hubungan
interaktif antara masyarakat dan sekolah; artinya kerjasama tidak hanya diharapkan bermanfaat untuk
satu pihak saja, namun juga memberi dampak positif bagi keduanya. Anies Baswedan menggagas membentuk Direktorat Keayahbundaan untuk menguatkan peran orang tua
dalam mendidik anak. Tujuan pembentukan direktorat ini untuk mengubah cara pendekatan orangtua
dalam mendidik anak-anak mereka sesuai dengan karakternya, mengingat peran orang tua semakin
berkurang karena kesibukan dalam dunia kerja.
Konsep untuk melibatkan masyarakat dalam kegiatan pendidikan juga dilakukan secara terbuka pada publik mengenai kegiatan pendidikan yang dilaksanakan oleh Kemdikbud. Anies membuat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuka diri untuk berdialog secara terbuka dengan masyarakat. Melalui kegiatan “Kopi Darat” yang diselenggarakan secara teratur isu-isu pendidikan bisa dibicarakan bersama antara praktisi, masyarakat, dan pejabat kementerian. Untuk memberi tahu publik tentang kondisi pendidikan di tingkat nasional, provinsi, ataupun kabupaten Anies membuat “Neraca Pendidikan”. Melalui Iaman yang dikelola Kemdikbud ini masyarakat dapat memperoleh informasi tentang kinerja pendidikan.
Kegiatan untuk membentuk karakter bangsa juga ditunjukkan dengan menggagas program membaca
sebelum masuk kelas. Untuk mempersiapkan calon pekerja yang kreatif dan inovatif, Anies menempuh
cara mengembangkan budaya baca di sekolah. Anak-anak diminta untuk membaca buku non-mata
pelajaran selama IS menit setiap hari sebelum jam pelajaran dimulai. Melalui pembiasaan ini diharapkan
anak-anak akan cinta membaca.
Program tersebut dapat mendorong minat baca peserta didik untuk menghadapi persaingan dunia luar yang dirasakan cukup berat. Membaca buku non-mata pelajaran sangat penting untuk mengasah kreativitas siswa, sebab melalui bacaan fiksi ataupun nonfiksi ide-ide anak akan muncul. Ide-ide kreatif ini akan membuat anak-anak menjadi insan yang inovatif saat mereka memasuki dunia kerja.
Selain itu Anies Baswedan juga mengikutsertakan keterlibatan para penulis dan penerbit untuk turut serta terlibat dalam program peningkatan membaca ini. Upaya tersebut tidak berhenti pada pembuatan Peraturan Menteri tentang pembiasaan membaca, tetapi juga mengajak para penulis buku anak dan penerbit buku anak untuk memproduksi buku-buku bacaan yang baik. Anies menyediakan anggaran pembelian buku melalui Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Maraknya kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
membuat program Sekolah Aman. Program ini berupaya menciptakan lingkungan belajar sesuai dengan
harapan peserta didik, orang tua, dan masyarakat agar mampu menumbuhkan bakat dan keterampilan
sebagai masa persiapan masuk ke dunia kerja. Sekolah diwajibkan untuk mencantumkan sejumlah nomor
telepon yang dapat digunakan oleh para siswa untuk melakukan pengaduan atas tindak kekerasan
yang terjadi di lingkungan sekolah.
Program sekolah aman ini juga merupakan salah satu perwujudan pendidikan yang didasarkan pada pemikiran Ki Hadjar Dewantara. Kampanye gerakan menggelorakan kembali konsep Bapak Pendidikan
Indonesia Ki Hadjar Dewantara untuk membuat sekolah tempat yang menyenangkan. Untuk mendukung keadaan sekolah yang aman, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga menghapus adanya Masa Orientasi Sekolah (MOS), yang cenderung menjadi ajang “balas dendam” kakak kelas terhadap adik kelas. MOS yang dilakukan oleh Siswa/OSIS digantikan oleh Pengenalan Lingkungan Sekolah dari pihak sekolah untuk mengurangi perpeloncoan oleh kakak kelas. Kebijakan pendidikan pada masa Anies Baswedan juga menyangkut pendidikan anak usia dini (PAUD). Pendidikan pada anak usia dini menjadi bagian penting karena usia dini merupakan titik awal suatu pendidikan. Karena pendidikan harus dimulai dari usia dini, maka PAUD di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pun diubah sebagai percontohan PAUD terbaik yang dikenal dengan PAUD Km Di samping itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melibatkan para tokoh yang dianggap mampu menangani permasalahan di Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan. Kebijakan tersebut menarik mereka yang tidak terlibat secara langsung dalam dunia pendidikan namun mampu mengatasi masalah dengan secara “lelang terbuka”. Hilmad Farid, seorang pegiat kebudayaan, merupakan salah satu contoh hasil lelang terbuka untuk jabatan Direktur Jenderal Kebudayaan yang berasal dari Non-PNS. Di samping itu tercatat nama Catharina Girsang, mantan Jaksa KPK sekaligus Kabiro Hukum KPK, diangkat sebagai Staf Ahli bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan yang ditugaskan untuk meninjau dan menyederhanakan berbagai aturan di Kemendikbud.
Sumber : Buku ” Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 1945-2018 ” Penerbit Direktorat Sejarah, Direktorat Jendaral Kebudayaan Kemdikbud Tahun 2018